MBG Panen Komplain, Bupati Jember Fawait Pasang Badan: Ini Tanggung Jawab Saya

JEMBER Bupati Jember Muhammad Fawait pasang badan berkaitan dengan banyaknya komplain kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember.

Fawait mengatakan agar seluruh pihak tidak melemparkan kesalahan kepada pemerintah pusat maupun Presiden terkait kekurangan yang terjadi dalam implementasi program MBG di daerah.

"Saya tegaskan, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Jember, itu bukan kesalahan pemerintah pusat, apalagi kesalahan Presiden. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai bupati. Sebagai program besar dengan cakupan yang luas, evaluasi adalah hal mutlak, dan saya siap berada di garda terdepan untuk memastikan perbaikan tersebut," ujar Fawait, Kamis (26/2/2026).

Merespons laporan masyarakat mengenai adanya menu yang tidak layak konsumsi di beberapa titik, Fawait tidak tinggal diam.

Ia menginstruksikan langkah-langkah darurat untuk menjamin keselamatan dan kualitas gizi para siswa di Jember.

"Pemerintah Kabupaten Jember segera mengefektifkan Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ungkapnya.

Selain itu, Fawait mewajibkan seluruh SPPG untuk mengintegrasikan sistem CCTV yang dapat dipantau secara langsung guna memastikan proses pengolahan makanan higienis dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Saya secara terbuka memperingatkan para pengelola dapur atau penyedia jasa yang main-main dengan kualitas makanan. Pemkab Jember tidak akan ragu mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memutus kerja sama secara permanen bagi pihak yang melanggar standar," tegasnya.

"Setiap kepala SPPG kini diwajibkan memberikan laporan harian berupa data stok bahan baku dan dokumentasi menu masakan setiap hari untuk memastikan konsistensi gizi," imbuhnya.

Fawait menekankan bahwa program MBG adalah harapan baru bagi masyarakat Jember, baik dari sisi peningkatan kualitas kesehatan generasi muda maupun penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan hasil tani lokal.

"Kita tidak boleh membiarkan tujuan mulia ini tercoreng oleh kelalaian oknum di lapangan. Saya minta semua kepala daerah juga berani bersuara dan bertanggung jawab. Jangan sembunyi jika ada masalah di daerah masing-masing," pungkasnya. (*)