Bupati Malang Minta Simulasi Erupsi Gunung Kelud Jangan Sekadar Formalitas

MALANG - Bupati Malang HM Sanusi menegaskan bahwa dokumen penanggulangan bencana tidak boleh berhenti sebagai administrasi semata. Seluruh rencana kontinjensi harus benar-benar diuji melalui simulasi agar siap diterapkan ketika bencana terjadi. 

Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat membuka Gladi Posko Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung Kelud Kabupaten Malang Tahun 2026 di halaman belakang Kantor BPBD Kabupaten Malang, Kamis (2/7/2026).

Menurut Sanusi, Kabupaten Malang memiliki potensi bencana yang tinggi karena kondisi geografis dan geologisnya. Salah satu ancaman yang perlu terus diantisipasi adalah aktivitas vulkanik Gunung Kelud yang pernah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.

"Seperti kita ketahui bersama, secara geografis dan geologis Kabupaten Malang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa bencana memang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal yang harus dipersiapkan jauh sebelum keadaan darurat muncul.

"Bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya, namun kesiapsiagaan adalah hal yang mutlak bisa kita persiapkan dan kita latih," kata Sanusi.

Dalam kesempatan tersebut, Sanusi menekankan bahwa gladi posko bukan sekadar agenda rutin tahunan. Simulasi itu harus menjadi sarana untuk menguji efektivitas rencana kontinjensi yang telah disusun pemerintah.

"Kita tidak ingin dokumen rencana penanganan bencana hanya menjadi tumpukan kertas di atas meja. Gladi ini adalah momen untuk menguji apakah rencana yang telah kita susun dapat diaplikasikan secara logis dan taktis di lapangan," tegasnya.

Selain menguji dokumen, simulasi juga diharapkan mampu memperkuat sistem komando dan koordinasi antarlembaga ketika terjadi bencana.

"Saat bencana terjadi, situasi akan sangat dinamis dan penuh tekanan. Gladi posko melatih fungsi komando, bagaimana informasi disaring dan bagaimana keputusan cepat diambil agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar instansi," jelasnya.

Sanusi juga meminta seluruh peserta memanfaatkan simulasi untuk mengevaluasi kesiapan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, hingga sistem distribusi logistik agar seluruh mekanisme telah siap dijalankan saat kondisi darurat benar-benar terjadi.

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, akademisi, media hingga dunia usaha.

"Karena itu, jalanilah gladi posko ini dengan serius, anggaplah situasi simulasi ini sebagai kondisi yang sebenarnya agar insting dan kesiapsiagaan kita benar-benar terasah," pesannya.

Melalui gladi posko tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang berharap seluruh unsur yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem komando penanganan darurat sehingga respons terhadap potensi erupsi Gunung Kelud dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (*)