Sekda Hadiri Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku

TIMESINDONESIA, AMBON – Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku pada Kamis (01/02/2024) meluncurkan Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Januari 2024, berpusat di Aula Kantor BPS Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia, SE., M.Si beserta seluruh jajaran, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Tim Rilis BPS 2024.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sekda pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang akurat dan terpercaya.

“Peluncuran berita statistik serentak pada hari ini, memiliki makna yang sangat penting karena kita akan mendapatkan informasi mengenai Inflasi Januari, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Ekspor Import dan Tingkat Kamar Hotel, Serta Transportasi," ujarnya.

"Data ini perlu diketahui dalam rangka menentukan Langkah-Langkah kebijakan yang strategis terutama terkait dengan pengendalian inflasi," sambung Sadali.

Pada kesempatan itu dirinya juga dikejutkan dengan Inflasi Maluku yang naik menjadi 4,12% yoy, karena masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi Daerah Penilaian Indeks Harga Konsumen beserta dengan Kota Ambon dan Kota Tual.

“Saya kaget inflasi Maluku naik jadi 4,12% karena ada penambahan Maluku Tengah, ini yang sangat berdampak pada ukuran kinerja Pemprov, dan ancaman juga bagi 3 Kabupaten/Kota IHK. Oleh karena itu Mendagri mengingatkan, jika dalam 3 bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi," terang Sekda.

Ia menegaskan bahwa ini adalah data yang dirilis maka perlu dilakukan langkah koordinasi dengan ketiga pihak kabupaten kota untuk dilakukan berbagai kebijakan dalam menurunkan inflasi.

“Kami berharap dokumen yang dirilis oleh BPS pada hari ini sebagai sesuatu yang berharga bagi kita semua dalam membuat suatu kebijakan dalam penanganan 4 unsur yang disampaikan, mari kita terus berkolaborasi demi mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku bumi raja-raja yang sama kita cintai," harapnya.

Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi ini, dimana inflasi nasional 2,57% yoy. Untuk itu harus segera malakukan koordinasi, dan bulan depan bisa dilakukan langkah-langkah dalam penanganan inflasi.

“Kami berharap forum ini akan menjadi agen-agen dalam memberikan informasi melakukan pengkajian terhadap berbagai perkembangan data, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan strategi guna mengantisipasi apa yang menjadi tindakan kita, terutama dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku," tuturnya.

Untuk diketahui berdasarkan rilis BPS Januari 2024 Inflasi berdasarkan IHK yakni pada Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar 6,46% yoy, Kota Ambon 2,74% yoy, dan Kota Tual 2,88% yoy, sehingga untuk inflasi Provinsi Maluku yakni sebesar 4,12% yoy (d)