PB HMI Mendorong Kader dan Masyarakat untuk Aktif dalam Pemantauan Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – dir="ltr">Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengajak seluruh kader HMI dan masyarakat umum untuk turut serta mengawal jalannya demokrasi Indonesia yang 'luberjurdil' (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Ajakan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Politik & Demokrasi PB HMI periode 2024-2026, Bambang Irawan, dalam rangka menindaklanjuti Konferensi Pers yang diadakan Ketua Umum PB HMI pada Jumat, 9 Februari 2024 pukul 14.00 WIB di sekretariat PB HMI, Jakarta.

"Sesuai arahan Ketua Umum dalam konferensi pers kemarin, kami mengintruksikan kepada seluruh jajaran pengurus struktural dan anggota untuk melakukan pengawalan terhadap proses pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, yang dimulai dengan mengawal TPS masing-masing guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas dengan menegakkan asas luber dan jurdil," jelas Bambang, Sabtu (10/2).

Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa perjalanan demokrasi dalam beberapa dekade terakhir ini sedang mengalami ujian berat.

"Terutama dalam beberapa waktu belakangan ini, ujian tersebut terasa jauh lebih berat. Mulai dari penjegalan konstitusi, pelanggaran norma dan etika demokrasi, hingga pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental pelaksanaan prosedur pemilu," kata Bambang.

Pengacara muda asal Palembang itu lebih lanjut menyebutkan bahwa degradasi nilai demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini sebagian besar dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga marwah dan martabat konstitusi negara.

"Ketika orang-orang yang semestinya lebih bertanggung jawab dalam melindungi konstitusi bertindak sebaliknya (merusak tatanan nilai), maka yang terjadi adalah dekadensi dan degradasi penguatan konsolidasi demokrasi itu sendiri," urainya.

Menyikapi kondisi tersebut, Bambang mengajak seluruh kader HMI se-Indonesia, elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara, penegak hukum, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama menegakkan rule of law demi mewujudkan demokrasi substansial.

"Kami berharap semua pihak merasa ikut bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi ini. Sebab, tanpa kepedulian kita, demokrasi yang kita cita-citakan bersama sulit terwujud," tuturnya.