PLBB Mengadu Sulit Mendapatkan BBM Subsidi Solar, Anggota Komisi II DPRD Bontang: Ini Masalah Serius

TIMESINDONESIA, BONTANG – Ketua Persatuan Leveransi Bahan Bangunan (PLBB), Ical mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar di Kota Bontang. Hal itu disampaikan saat rapat Komisi Gabungan di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang. 

Keluhan Ical beralasan, dirinya sudah melakukan prosedur antrean online pun baru bisa mendapatkan selama tiga hari lamanya.

“Kami sudah mengikuti aturan, tetapi untuk mendapatkannya memerlukan beberapa hari kemudian. Jangan sampai ada kecurangan di sini,” jelasnya pada rapat, Senin (4/12/2023) kemarin. 

Nursalam, Anggota Komisi II DPRD Bontang mengatakan, pengaduan itu sudah menjadi permasalahan yang serius. Di mana kelangkaan BBM bisa sedikit menyulitkan sebagian masyarakat. 

“Ini sudah termasuk dengan persoalan yang sangat serius, harusnya dimana dengan stok yang aman, akan tetapi malah ada yang belum mendapatkan solar,” terangnya.

Untuk Kota Bontang, alokasi kuota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) solar subsidi mencapai 17.934 kilo liter untuk solar. Kemudian, hingga pada November realisasi 15.792 kilo liter. Jadi sisa kouta 2.142 kilo liter sampai Desember 2023 mendatang. Kouta tersebut juga diklaim sangat cukup hingga sampai akhir tahun. 

“Di sini terlihat stok aman, tetapi kenapa masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan solar dan dengan persoalan antrean semakin menjadi-jadi,” ucapnya. 

Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan menjelaskan bahwa kouta solar di Kota Bontang bisa 40 sampai dengan 48 kilo liter dalam perhari. Sehingga itu sudah tidak bisa ditambahkan lagi. 

Sementara itu, pengawasannya pun dilakukan dengan sangat ketat, setiap pembelian solar subsidi menggunakan QR, Fuel Card, serta juga menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 

“Jika memang benar nantinya jika ada kecurangan dari pihak tertentu, langsung laporkan saja ke kami. Karena jika pun kouta sudah terpenuhi, pengawasan pasti ya kita akan tingkatkan lagi,” tutup Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan dalam Rapat Komisi gabungan DPRD Bontang. (*)