LKPJ 2025 Disampaikan ke DPRD, Capaian Ini yang Dipaparkan Bupati Pacitan

PACITAN Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Pacitan, Kamis (6/3/2026).

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah memaparkan capaian keuangan daerah sekaligus indikator makro pembangunan sepanjang tahun 2025.

Dalam paparannya, Bupati Indrata Nur Bayuaji menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1.664.784.943.311,05 atau 98,57 persen dari target sebesar Rp1.688.893.288.125,60.

“Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp1.664.784.943.311,05 atau mencapai 98,57 persen dari target yang telah ditetapkan,” kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji saat menyampaikan LKPJ di hadapan DPRD.

Pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting dengan capaian Rp253.989.282.694,35 atau 103,43 persen dari target. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tercatat sebesar 15,26 persen.

Sementara itu, komponen terbesar masih berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Nilainya mencapai Rp1.404.314.890.833 atau 97,73 persen dari target. Angka tersebut menyumbang sekitar 84,35 persen terhadap total pendapatan daerah.

Adapun kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp6.480.769.783,70 atau 100,09 persen dari target. Porsinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah relatif kecil, yakni sekitar 0,39 persen.

Realisasi Belanja Daerah

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2025 tercatat Rp1.668.011.933.424 atau sekitar 95,40 persen dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBD.

Belanja tersebut terdiri atas beberapa komponen utama. Belanja operasi masih menjadi porsi terbesar dengan realisasi Rp1.302.268.540.270,92 atau 96,46 persen dari pagu.

Selanjutnya belanja modal terealisasi Rp93.141.854.040,08 atau 83,80 persen dari pagu yang telah direncanakan.

Selain itu terdapat belanja tidak terduga yang digunakan untuk kebutuhan mendesak pemerintah daerah dengan realisasi Rp5.991.831.374 atau sekitar 68,19 persen dari pagu.

Sedangkan belanja transfer kepada pemerintah desa dan pihak terkait lainnya mencapai Rp266.609.707.739 atau sekitar 95,73 persen dari pagu yang tersedia.

Realisasi Pembiayaan Daerah

Untuk komponen pembiayaan daerah, realisasinya tercatat Rp59.791.530.623 atau sekitar 100,60 persen dari target yang ditetapkan.

Pembiayaan daerah ini umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit maupun mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Indikator Makro Ekonomi Daerah

Selain memaparkan kondisi keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyampaikan capaian indikator makro pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp13.586.007.000.000. Angka tersebut meningkat sekitar 6,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp12.775.820.000.000.

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.510.000.000.000. Nilai ini meningkat 8,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp20.656.580.000.000.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,35 persen, meningkat 2,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,34 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Pacitan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka tercatat 1,40 persen, turun 0,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,56 persen.

Angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,97 persen atau turun 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,08 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan juga mengalami peningkatan. Tahun 2025 IPM mencapai 72,26 atau naik 0,65 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 71,49.

Fokus Belanja Pelayanan Dasar

Dalam LKPJ tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan pelaksanaan sejumlah urusan pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun program penunjang lainnya.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menjelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan mencakup enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, tujuh urusan pilihan, serta delapan urusan penunjang pemerintahan.

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan umum,” jelasnya.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp622.272.798.671,85 dengan realisasi mencapai 96,95 persen untuk membiayai lima program utama di bidang pendidikan.

Sementara pada sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp336.945.573.632,34 dengan realisasi 95,45 persen yang digunakan untuk mendukung lima program pelayanan kesehatan.

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp74.537.908.302,80 dengan realisasi sebesar 86,10 persen untuk membiayai 11 program pembangunan infrastruktur.

Sedangkan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, alokasi anggaran mencapai Rp63.308.104.696,67 dengan realisasi 98,29 persen untuk mendukung lima program pembangunan.

Untuk sektor ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah mengalokasikan dana Rp14.820.682.923 dengan realisasi 97,40 persen yang digunakan untuk membiayai lima program.

Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat atas pelaksanaan APBD dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. (*)