DPRD Jatim Desak Dishub Perkuat Mitigasi dan Ramp Check Jelang Mudik 2026

SURABAYA Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim melakukan langkah mitigasi ekstra dan koordinasi lintas sektoral guna menyambut arus mudik Lebaran 2026. Penekanan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja monitoring di Terminal Tipe B Mojokerto, Senin (2/3/2026).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyatakan bahwa pengelolaan mobilitas tahunan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia mendesak adanya sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat agar tidak ada celah pengawasan di lapangan.

"Kami minta Dishub melakukan koordinasi teknis dengan semua stakeholder. Jangan hanya vertikal provinsi, tetapi juga melibatkan kabupaten/kota dan pusat. Ini krusial agar perjalanan mudik benar-benar optimal," tegas Khusnul usai rapat koordinasi di UPT P3 LLAJ Mojokerto.

Salah satu poin utama yang disoroti dewan adalah keamanan armada. Khusnul meminta penambahan titik ramp check (pemeriksaan kelaikan kendaraan) di berbagai wilayah. Strateginya, pemeriksaan dilakukan secara kolaboratif sehingga cakupan armada yang terperiksa jauh lebih luas.

"Kami sampaikan penambahan titik ramp check. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jika semua pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota bergerak di titik yang telah dibagi, maka pengawasan akan lebih masif," jelasnya.

Selain teknis kendaraan, faktor manusia juga menjadi atensi serius. Komisi D mendorong adanya tes kesehatan hingga tes urine bagi para pengemudi di titik-titik strategis. Langkah ini bertujuan menekan risiko kecelakaan akibat kelalaian atau kondisi fisik sopir.

Meski fokus pada terminal, Komisi D juga membawa catatan masyarakat terkait infrastruktur jalan, khususnya ruas Jombang–Mojokerto. Khusnul mengkritisi kualitas perbaikan jalan yang dinilai kurang presisi.

"Laporan masyarakat dan Dishub mengonfirmasi, banyak tambalan jalan yang posisinya lebih tinggi dari badan jalan. Ini membahayakan, terutama bagi pengendara motor yang melaju kencang karena bisa membuat kendaraan tidak stabil," ungkap politisi tersebut.

Ke depan, Komisi D berkomitmen mengawal peta mitigasi Dishub yang mencakup kesiapan posko pelayanan, rest area, hingga pengamanan titik wisata dan kawasan rawan macet. Pendekatan preventif dianggap sebagai kunci utama agar arus mudik dan balik 2026 berjalan tanpa insiden berarti. (*)