Iran Batalkan Rencana Negosiasi dengan AS, Tuding Israel Langgar Gencatan Senjata

JAKARTA - Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menyatakan bahwa gencatan senjata bilateral maupun negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan membuahkan hasil. Hal ini menyusul terjadinya pelanggaran serius yang terus dilakukan oleh pihak agresor, termasuk serangan Israel terhadap Lebanon.

Sebelumnya, AS secara resmi telah menerima proposal 10 poin dari Iran sebagai basis gencatan senjata dan menyetujui tuntutan inti Republik Islam tersebut. Namun, Iran mencatat sedikitnya tiga poin krusial telah dilanggar, yakni:

1. Pelanggaran Gencatan Senjata di Lebanon: Kegagalan mematuhi poin pertama mengenai gencatan senjata segera di Lebanon dan wilayah lain, sebuah komitmen yang sebelumnya turut dirujuk oleh Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, sebagai mediator.

2. Pelanggaran Ruang Udara: Masuknya pesawat nirawak (drone) yang melanggar wilayah udara Iran di kota Lar, Provinsi Fars. Tindakan ini melanggar klausul larangan gangguan wilayah kedaulatan udara.

3. Penolakan Hak Uranium: Penolakan terhadap hak Iran untuk memperkaya uranium, yang merupakan poin keenam dalam kerangka kerja tersebut.

Qalibaf melalui unggahannya di media sosial X, Rabu (8/4/2026), menegaskan ketidakpercayaannya sejak awal proses negosiasi. Ia menyoroti serangan Israel yang menewaskan ratusan warga sipil di Lebanon pada hari Rabu sebagai bukti pengabaian komitmen.

"Bahkan sebelum perundingan dimulai, tiga klausul kunci dari 'Kerangka Kerja Dasar untuk Negosiasi' telah dilanggar secara terang-terangan. Jadi, gencatan senjata bilateral maupun negosiasi ini sudah tidak masuk akal," tegas Qalibaf.

Eropa Diminta Berperan Aktif

Pada hari yang sama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pezeshkian mendesak Eropa untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dan efektif dalam mendukung stabilitas keamanan regional.

Pezeshkian mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai gagal mengambil posisi tegas terhadap tindakan AS dan Israel. Ia menekankan bahwa gencatan senjata di Lebanon tetap menjadi syarat utama dalam usulan 10 poin Iran guna menghentikan agresi di kawasan tersebut.

"Prancis memiliki peran penting, mengingat Paris termasuk salah satu pihak yang menjamin gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2024," ujar Pezeshkian.

Terkait situasi di Selat Hormuz, Pezeshkian menyatakan bahwa ketidakamanan di jalur pelayaran strategis tersebut merupakan dampak langsung dari agresi AS dan Israel. Iran telah menutup jalur tersebut bagi AS dan sekutunya, serta mensyaratkan pembukaan kembali selat jika agresi terhadap negara dan kawasan tersebut dihentikan.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut pengumuman gencatan senjata sebagai langkah penting menuju perdamaian abadi. Macron menyatakan kesiapan Paris untuk bekerja sama dalam upaya internasional mempromosikan keamanan di kawasan Teluk Persia.

Dalam percakapan tersebut, Macron juga menyampaikan terima kasih atas langkah Iran yang membebaskan dua warga negara Prancis yang sebelumnya ditahan atas tuduhan spionase. (*)