Gubernur Ahmad Luthfi Terima Aspirasi Jateng Guyub, Konflik Tambang hingga Nasib Petani Tebu Mengemuka

SEMARANG - Konflik tambang, sengketa agraria, persoalan ketenagakerjaan, hingga nasib petani tebu menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Berbagai persoalan yang sebagian telah berlangsung lebih dari satu dekade itu disampaikan langsung oleh perwakilan warga dari sejumlah daerah dalam audiensi bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (20/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi warga dari Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta perwakilan buruh untuk menyampaikan persoalan yang dinilai belum memperoleh penyelesaian.

Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, mengatakan sebagian besar persoalan yang disampaikan bukan merupakan isu baru, melainkan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan kini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Ahmad Luthfi.

"Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan," ujarnya.

Joko mencontohkan konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Selain itu, aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun ilegal, dinilai semakin masif dan berdampak terhadap kondisi lingkungan.

Selain persoalan tambang, audiensi juga membahas berbagai isu lain, antara lain konflik agraria, ketenagakerjaan, kerusakan infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.

Dari Blora, masyarakat menyoroti berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) yang berdampak langsung terhadap petani tebu. Akibat pabrik tidak lagi beroperasi, petani harus mengirim hasil panen ke luar daerah dengan biaya distribusi yang lebih tinggi sehingga pendapatan mereka berkurang.

Sementara itu, perwakilan buruh menyampaikan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja, mulai dari pembayaran upah di bawah ketentuan hingga dugaan penghambatan pembentukan serikat pekerja.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap masukan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar tindak lanjut pemerintah.

"Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Jadi siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan," kata Luthfi.

Ia menjelaskan, seluruh persoalan akan dipetakan sesuai kewenangan masing-masing. Masalah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Khusus mengenai persoalan petani tebu di Blora, Luthfi mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian untuk mencari solusi atas berhentinya operasional PG GMM.

"Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan," ujarnya.

Untuk persoalan infrastruktur, Luthfi memastikan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi prioritas penanganan hingga tuntas.

Menutup dialog, Luthfi menegaskan setiap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan hasil audiensi, melainkan harus ditindaklanjuti hingga menghasilkan solusi yang nyata. (*)