Dam Sekaitan Ambrol, Petani hingga Pimpinan DPRD Banyuwangi Sayangkan Respons Dinas PU Pengairan

BANYUWANGI Dinas PU Pengairan Banyuwangi belum juga merespons terkait ambrolnya irigasi Dam Sekaitan di Dusun Donosuko, Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari. Kritik pun muncul tidak hanya dari petani dan pemerintah desa, tapi juga dari kursi pimpinan DPRD Banyuwangi.

Saluran irigasi yang menjadi jantung kehidupan bagi puluhan hektar lahan pertanian di Dusun Cungkingan tersebut ambrol sejak 13 Februari 2026. Meski laporan telah dilayangkan melalui Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) Rogojampi, hingga kini belum ada tindakan konkret selain sekadar pengecekan lapangan.

Kondisi ini memantik reaksi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH. Pria yang akrab disapa Michael ini mempertanyakan semangat pengabdian serta kepekaan pihak Dinas PU Pengairan Banyuwangi.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut mengaku telah berupaya berkoordinasi langsung dengan Riza setelah menerima keluhan dari para petani dan Pemdes Badean. Namun, upaya komunikasi tersebut justru tidak mendapat tanggapan.

"Sebagai wakil rakyat, saya sudah mencoba berkoordinasi, namun tidak ada respons. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagaimana semangat pengabdian dan kepedulian terhadap nasib masyarakat bawah?," tegas Michael, Senin (2/3/2026).

Michael menilai, ketidakpekaan jajaran Dinas PU Pengairan ini sangat kontradiktif dengan program swasembada pangan nasional yang sedang gencar digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ambrolnya Dam Sekaitan bukan sekadar masalah teknis bangunan, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan produksi pangan lokal.

Atas dasar itu, Michael mendesak Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, untuk segera melakukan evaluasi kinerja terhadap pimpinan Dinas PU Pengairan.

"Bupati harus memberikan teguran keras. Ini harus menjadi landasan evaluasi kinerja. Kita sedang gencar memastikan program pemerintah pusat menyentuh masyarakat, tapi di lapangan justru ada sumbatan komunikasi dan lambannya penanganan infrastruktur vital," imbuhnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Kelompok Tani (Poktan) Brawijaya, Kholidi, menyebut para petani kini hanya bisa pasrah. Meski saat ini masih terbantu curah hujan tinggi untuk mengolah lahan, ketidakpastian perbaikan irigasi membuat petani dihantui kegagalan tanam di masa mendatang.

"Ini satu-satunya aliran air kami. Kalau tidak segera ditangani, puluhan hektar sawah di Cungkingan dipastikan tidak bisa bercocok tanam," ujar Kholidi.

Harapan besar juga digantungkan Kepala Desa Badean, Nursyamsi. Dia mendesak adanya langkah darurat yang nyata.

"Jangan sampai produktivitas petani kami mati hanya karena lambannya perbaikan infrastruktur primer seperti Dam Sekaitan ini," cetusnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak Dinas PU Pengairan Banyuwangi terkait keluhan para petani dan pimpinan dewan tersebut.

Konfirmasi yang dikirimkan TIMES Indonesia, kepada Plt. Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, ST, M.Sc, juga belum mendapat tanggapan. (*)