Bambang Haryo Sebut Harga Elpiji di Indonesia Tidak Realistis

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pakar Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai harga Gas LPG atau elpiji di Indonesia sangat tidak realistis dan carut marut di bawah kelola manajemen Pertamina.

Sebagai penghasil gas terbesar di Asia, ia menduga ada pihak tertentu yang menginginkan masyarakat tetap menggunakan gas elpiji yang harganya bisa dipermainkan. 

"Saat ini harga gas elpiji 3kg tabung melon HET (Harga Eceran Tertinggi) sudah mencapai Rp25.000 di tahun 2023. Padahal di tahun 2014 harga HET Eepiji 3kg masih berada di Rp13.500 rupiah, berarti terjadi kenaikan 85% selama kurun waktu tidak lebih dari 10 tahun. Ini tidak masuk akal," kata Bambang Haryo, Senin (7/8/2023). 

Menurut Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, harga gas elpiji di sebagian besar luar Jawa bahkan bisa mencapai di atas Rp40.000. Seperti misalnya Sidrap Sulawesi mencapai 40.000 rupiah dan Kutai Timur Kalimantan mencapai Rp50.000.

"Pertamina sebagai penyuplai gas elpiji dan bahan bakar secara monopoli mendapatkan subsidi pemerintah berupa PNM dari APBN sebesar Rp82,3 triliun di tahun 2023. Seharusnya suplai elpiji ke seluruh Indonesia tidak boleh terkendala dari sisi biaya, apalagi saat ini juga ada tol laut yang bisa digunakan untuk pengiriman elpiji menjadi jauh lebih murah. Seharusnya tidak boleh ada disparitas harga di Jawa dan luar Jawa," imbuh BHS. 

Lebih lanjut, alumni ITS Surabaya ini mengungkapkan, elpiji 3kg ini banyak digunakan oleh usaha mikro kecil yang di Indonesia berjumlah sekitar 25 juta usaha mikro dan dikonsumsi masyarakat menengah kebawah yang berjumlah sekitar 110 juta di Indonesia (data BPS).

Hal ini dinilai sangat memberatkan masyarakat bawah dan bahkan untuk masyarakat menengah ke ataspun mereka diberikan beban penggunaan elpiji isi ulang 5,5kg dengan harga sekitar Rp110.000  dan 12kg sebesar Rp240.000.

"Berbeda dengan di Malaysia harga elpiji isi ulang 12kg sebesar 25,8 ringgit atau setara dengan 90.300 rupiah di Kota Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Terengganu, Pahang, dan lain lain. Bahkan harga di Malaysia bagian Pulau Kalimantan di Kota Kinabalu dan Serawak sampai ke pelosok-pelosok harganya berbeda tidak lebih dari 1 ringgit. Sehingga hampir dikatakan harga adalah sama di seluruh Wilayah Malaysia sampai ke pedalaman," kata BHS lebih lanjut. 

Petronas, kata mantan ketua bidang Infrastruktur KADIN Pusat ini mengatakan sebagai perusahaan milik negara tidak diberikan satu monopoli dan semua penyuplai BBM yang ada di negara tersebut baik Shell, Petron, dan lain lain mereka juga menjual gas kepada masyarakat publik dengan harga yang sama seperti yang berlaku di perusahaan negara Petronas.

Dan bahkan, tegas BHS, Petrona dan semua perusahaan penyuplai gas tersebut tidak mendapatkan subsidi dari negara.

"Padahal Malaysia itu sendiri mengimpor gas elpiji dari negara yang sama dengan Indonesia yaitu dari USA, Arab, Qatar, Anggola, Kuwait dan Singapura," ujarnya.

Sementara di Malaysia, tabung elpiji 16kg hanya digunakan oleh UMKM /usaha mikro makanan di kedai-kedai kecil di pasar tradisional termasuk pedagang kaki lima yang ada di Malaysia.

"Sedangkan untuk semua pemukiman rakyat di Malaysia sampai ke pelosok sudah teraliri dengan jaringan gas 100% dengan harga yang jauh lebih murah dari penggunaan elpiji dan bahkan mendekati gratis hanya membayar service charge saja dengan penggunaan gas yang tidak dibatasi," imbuhnya. 

Sedangkan di Indonesia, hampir 100% pemukiman masih belum difasilitasi jaringan gas sehingga mereka harus menggunakan tabung elpiji untuk kebutuhan rumah tangganya.

BHS mengungkapkan, jaringan gas yang sudah dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda masuk ke sebagian besar perumahan-perumahan di kota kota besar seperti  Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan lain-lain sudah tidak difungsikan dan bahkan jaringan gas saat ini di Indonesia baru menjangkau tidak lebih dari 1% jumlah rumah penduduk di Indonesia.

Padahal, Indonesia bisa dikatakan penghasil gas terbesar di Asia dan bahkan China, Jepang, Korea, Singapura pun memasok gas dari Indonesia.

"Ini yang sangat ironis manajemen pertamina dan PGN di bawah kementerian BUMN dan ESDM termasuk bisa dikatakan gagal dalam menyediakan jaringan gas ke perumahan-perumahan dan industri di Indonesia yang tentu berdampak sangat besar terhadap ekonomi di Indonesia. Dan lebih menyedihkan lagi, keberadaan tabung elpiji 3kg yang harganya sudah seperti tidak subsidi lagi itu pun sulit didapat di daerah daerah sehingga tentu akan berdampak terhadap ekonomi yang sangat besar dan sangat merugikan masyarakat," tuntasnya.(*)