Alasan Trump Serang Iran Dinilai Kontradiktif, Intelijen AS Tak Dukung Klaim Ancaman ICBM

JAKARTA Alasan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menyerang Iran dinilai penuh kontradiksi dan tidak sepenuhnya didukung oleh temuan intelijen negaranya sendiri. Jika benar terjadi, langkah tersebut akan menjadi intervensi militer terbesar AS sejak Perang Irak.

Gedung Putih bersikukuh bahwa Iran merupakan ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Dalam pidato kenegaraannya pekan ini, Trump menuding Teheran tengah mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menjangkau daratan AS. Namun, klaim tersebut tidak disertai bukti terbuka dari Gedung Putih maupun Pentagon.

Laporan intelijen AS sebelumnya justru menyebut bahwa Iran membutuhkan waktu sekitar satu dekade untuk mengembangkan ICBM yang mampu mencapai wilayah Amerika Serikat. Penilaian publik badan intelijen pertahanan AS pada 2025 menyatakan Iran berpotensi mengembangkan ICBM yang layak secara militer sekitar tahun 2035—itu pun jika Teheran benar-benar mengejar kemampuan tersebut.

Bahkan, laporan ancaman tahunan komunitas intelijen AS yang dirilis kantor Direktur Intelijen Nasional pada Maret lalu tidak secara eksplisit menyebut adanya ancaman militer langsung Iran terhadap wilayah AS dari program rudal balistiknya.

Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional AS, Marco Rubio, mencoba meredam kontroversi tersebut tanpa secara terbuka membantah presiden. Ia menyatakan Iran memang berupaya meningkatkan jangkauan rudalnya, termasuk melalui program peluncuran satelit, tetapi tidak berspekulasi mengenai tenggat waktu kemampuan ICBM.

“Mereka sedang berupaya mengembangkan rudal balistik antarbenua,” ujar Rubio, seraya menambahkan bahwa proses itu masih berada dalam tahapan perkembangan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak keras tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan besar”. Teheran menegaskan bahwa program rudal balistik merupakan “garis merah” dalam setiap negosiasi.

Kontradiksi juga muncul dari pernyataan utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, yang menyebut Iran hanya tinggal seminggu lagi memiliki bahan baku bom tingkat industri. Klaim itu muncul kurang dari setahun setelah Trump menyatakan telah “menghancurkan” program nuklir Iran melalui serangan bom B-2 musim panas lalu.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kemudian menyatakan bahwa operasi militer tersebut memang berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tetapi bukan berarti Iran tidak akan mencoba membangunnya kembali di masa depan.

Di sisi lain, ancaman nyata dari Iran saat ini lebih terfokus pada kawasan Timur Tengah. Menurut perkiraan intelijen AS, Iran memiliki persediaan rudal terbesar di kawasan tersebut yang dapat mengancam Israel dan pangkalan militer AS, termasuk Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar.

Dalam konflik 12 hari tahun lalu, Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 550 rudal balistik dan 1.000 drone serang. Sejumlah rudal disebut berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan AS.

Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, bahkan memperingatkan bahwa perang besar dengan Iran dapat menguras persediaan rudal pencegat AS—yang mungkin dibutuhkan untuk menghadapi ancaman lain, termasuk dari China dan Rusia.

Peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Benjamin Jensen, menilai Iran memandang rudal balistik sebagai alat tawar-menawar utama sekaligus instrumen pencegah serangan dari AS atau Israel.

Dengan latar belakang tersebut, dorongan Trump untuk menekan atau bahkan menyerang Iran dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan temuan intelijen maupun dinamika strategis di lapangan. Sejumlah analis melihat adanya jurang antara retorika politik dan realitas ancaman, sementara para penasihat utama presiden dinilai cenderung meredam atau membingkai ulang pernyataan kontroversial tersebut.

Di tengah ketegangan yang terus meningkat, pertanyaan mendasar pun mengemuka: apakah ancaman Iran benar-benar bersifat langsung terhadap daratan AS, ataukah narasi tersebut lebih merupakan bagian dari tekanan politik dan diplomasi keras yang berisiko memicu eskalasi lebih luas di kawasan? (*)