Aksi PMII dan BEM di Kota Probolinggo, Sorot Isu Andri Yunus hingga Kesejahteraan Guru

PROBOLINGGO - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar aksi di Kota Probolinggo, Selasa (5/5/2026). Mereka mendatangi Makodim 0820 dan Kantor Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyampaikan tuntutan terkait isu nasional dan kebijakan daerah.

Mereka mulai bergerak sekitar pukul 14.30 dari timur perempatan Randupangger. Massa sempat singgah di Kantor Satpol PP, lalu berjalan kaki menuju Makodim 0820. Aparat gabungan TNI dan Polres Probolinggo Kota menyiagakan 201 personel untuk pengamanan.

Di depan Makodim, tuntutan utama disuarakan. Mahasiswa mendesak agar perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, dibawa ke pengadilan umum.

“Kami hadir untuk meminta TNI dalam hal ini Kodim 0820 untuk menyampaikan aspirasi kami, agar mengalihkan persidangan kasus Andri Yunus, dari pengadilan militer ke pengadilan terbuka,” ujar Ketua PC PMII Kota Probolinggo Dedi Bayu Angga.

Massa juga meminta Komandan Kodim 0820 Letkol Inf Ribut Yudo Apriyanto menemui mereka. Namun, dandim sedang bertugas di luar. Aspirasi akhirnya diterima Kasdim 0820 Mayor Caj Aminuddin Abadi.

Mahasiswa sempat meminta penandatanganan pakta integritas. Permintaan itu tidak dikabulkan. Massa kemudian bergeser ke Kantor Pemkot Probolinggo yang lokasinya bersebelahan.

Di depan kantor Wali Kota Probolinggo, orasi kembali digelar. Isu yang diangkat meluas. Mulai pendidikan, kesejahteraan guru dan guru ngaji, hingga kebijakan publik daerah.

Situasi sempat memanas. Massa meminta Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menemui mereka di luar kantor. Wali kota, didampingi wakilnya dan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, akhirnya keluar menemui demonstran.

Wali kota menawarkan dialog di dalam kantor dengan menyiapkan ruang diskusi. Namun, mahasiswa menolak dan tetap meminta pertemuan digelar di luar.

“Kalau ingin menyampaikan aspirasi, mari kita duduk bersama. Kami sediakan tempat untuk berdiskusi di dalam,” ajaknya.

Ketegangan meningkat saat wali kota menolak menandatangani pakta integritas. Massa sempat merangsek mendekat ke area kantor. Polisi menyiagakan pasukan Dalmas. Beruntung, situasi cepat diredam.

Menanggapi tuntutan, Dokter Aminuddin menyebut sebagian persoalan sudah ditangani. Program BOSDA, misalnya, dihentikan sementara karena perbaikan sistem.

“Sebetulnya dari tuntutan mereka sudah tidak ada masalah lagi. Salah satunya tentang BOSDA, ini diberhentikan sementara oleh KPK, karena saat ini masih dalam perbaikan aplikasi. Setelah selesai, ya nanti akan dibuka lagi,” jelasnya.

Soal honor guru ngaji, Pemkot Probolinggo masih melakukan pendataan. Hasilnya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sementara pengadaan mobil dinas dan proses seleksi kepala Perumdam, disebut telah melalui tahapan, termasuk pemeriksaan BPK dan persetujuan DPR.

Aksi berakhir sekitar pukul 17.30. Massa membubarkan diri dengan tertib. (*)