Waspada Kecurangan, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Rilis Perhitungan Suara Pemilu 2024 dalam Sepekan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Berkomitmen untuk mengawal Pemilu 2024, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang diinisiasi oleh Aldera memastikan turut melakukan perhitungan hasil yang selambatnya diumumkan dalam 7 hari paska pencoblosan.

Ketua Dewan Pengurus Aldera, Teddy Wibisana menekankan lambatnya waktu perhitungan berpotensi menjadi celah timbulnya kecurangan. Karenanya waktu rekapitulasi dan pengumuman hasil diperoleh menjadi hal krusial dalam pelaksanaan pesta demokrasi. 

"Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi sangat krusial, menuju penetapan hasil Pemilu. Berbagai kecurangan Pemilu dapat terjadi, dan karenanya perlu pengawalan ketat," ujar Teddy saat kegiatan deklarasi Kawal Pemilu 2024 untuk Demokrasi di Jakarta, Jum'at (14/7/2023)

Menurutnya, pnetapan hasil Pemilu diatur dengan ketentuan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat dua puluh hari setelah hari pemungutan suara. Sementara KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat dua puluh lima hari setelah hari pemungutan suara. Adapun hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat tiga puluh lima hari setelah hari pemungutan suara. 

Hasil perhitungan Pemilu 2024 yang dipublikasikan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi nantinya akan menjadi pembanding dari rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menyamai lembaga resmi (KPU) tidak mungkin, tapi kami punya hasil yang sahih juga," tandas Teddy seraya menekankan hasil perhitungan diharapkan tak digunakan sebagai media gugatan oleh pihak yang kalah.

"Kami bukan penanding KPU, tapi kami menjadi pembanding," tandasnya.

Dalam deklarasi yang dibacakan, Dr. Valentina Sagala selaku Sekretaris Umum Aldera menyampaikan semakin lama proses penghitungan suara, semakin besar risiko kecurangan. 

KPU disebut tidak dapat dengan cepat dan akurat mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu. Bawaslu tidak mengumumkan hasil penghitungan suara, yang semestinya dapat ia lakukan. Hal itu berimbas tidak adanya pihak yang mengumumkan hasil Pemilu dengan cepat dan akurat. 

Padahal kata Valentina, hasil Pemilu sudah bisa diketahui di setiap TPS hari itu juga, atau setidaknya H+1. Semua TPS sudah memiliki hasil Pemilu yang kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu rekapitulasi. 

Atas hal tersebut, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi memandang pengawasan yang akurat dan cepat sangat 

diperlukan guna mendorong tidak adanya risiko kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu. Penghitungan suara semestinya bisa dilaksanakan dengan akurat dan cepat, dengan mendayagunakan sumber daya terbaik bangsa, dan segera diumumkan kepada rakyat. 

"Sistem teknologi informasi seharusnya dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan suara Pemilu. Untuk itu, kami dari Aldera menyediakan satu sistem pengumpulan, verifikasi dan input, rekapitulasi, dan perilisan hasil rekapitulasi suara Pemilu yang berbasis teknologi informasi ke website kami di jagatps.id," ujar Valentina.

Pihaknya, lanjut Valentina, meyakini kerja menjaga demokrasi adalah kerja ideologis yang dikerjakan dengan gotong royong, kerja kolosal dan kerja kolaborasi. Karenanya iya mengajak seluruh elemen pejuangan demoirasi untuk terlibat dalam gerakan mengawal Pemilu 2024 untuk demokrasi.

Deklarasi ditambahkan Valentina sengaja dibuat bertepatan dengan peringatan Revolusi Prancis yang diperingati pada tanggal 14 Juli. Peristiwa yang berlangsung di tahun 1979 itu menjadi tonggak terhapusnya absolutisme yang terjadi selama berabad-abad.

Peristiwa itu tukasnya menjadi momentum pengingat untuk mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengawal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. 

"Kami yakin, pengumuman penghitungan dari penghitungan Pemilu 2024 bisa dilakukan secepat-cepatnya empat hari dan selambat-lambatnya tujuh hari dari hari pemungutan suara," tegas Valentina.

Pihaknya juga optimis bisa melakukan hal ini dengan belajar dari pengalaman lalu. Pasalnya, jika pengumuman hasil perhitungan suara semakin lama, akan sangat besar kemungkinan terjadi kecurangan.