Kaltim Kehilangan 102 Ribu Ha Mangrove, Targetkan Rehabilitasi 6.486 Hektare hingga 2026

JAKARTA - Ekosistem mangrove di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami benturan hebat akibat alih fungsi lahan selama bertahun-tahun. 

Meski demikian, komitmen untuk memulihkan benteng alam pesisir ini kian gencar dilakukan. Salah satunya lewat program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang kini resmi membidik pemulihan ribuan hektar lahan kritis.

Berdasarkan data SK MenLH No. 3438/2025, Kalimantan Timur saat ini mencatatkan total luas ekosistem mangrove sebesar 240.929 hektar yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Balikpapan, dan Bontang. 

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara memegang kawasan mangrove terluas sekaligus menjadi kantong rehabilitasi terbesar.

Namun, potret ketersediaan lahan hijau tersebut dibayangi oleh laju deforestasi yang cukup mengkhawatirkan.

Dalam kurun waktu tiga dekade (1994–2024), Kaltim telah kehilangan sekitar 36,6 persen atau setara 102.040 hektar tutupan mangrove.

Plt. Kepala BPDAS Mahakam Berau, Indi Hendraswari, mengungkapkan pemicu utama kehancuran hutan benteng pesisir tersebut didominasi oleh maraknya pembukaan lahan budidaya yang tidak terkontrol.

"Selama 1994–2024 Kaltim kehilangan ±102.040 Ha (36,6%) hutan mangrove. Jika semak bekas tambak diperhitungkan, kontribusi tambak terhadap hilangnya mangrove mencapai 91%," katanya, pada Kamis (30/7/2026).

Rincian pemicu deforestasi menunjukkan alih fungsi menjadi tambak aktif berkontribusi sebesar 51 persen, sementara 40 persen sisanya berubah menjadi semak mangrove akibat tambak yang terbengkalai. 

Sisa persentase lainnya terbagi untuk perkebunan kelapa sawit (2,2 persen) dan sektor pemanfaatan lahan lainnya (6,8 persen).

Kondisi tambak terbengkalai ini mengindikasikan kuatnya praktik budidaya yang tidak berkelanjutan di masa lalu.

Menjawab tantangan tersebut, sejak 2024 Pemerintah Indonesia memacu Program M4CR dengan dukungan pendanaan World Bank.

Di Kaltim, program ini tidak sekadar menanam pohon, tetapi melibatkannya langsung dengan pemberdayaan ekonomi warga melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Rehabilitasi terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, realisasi penanaman mencapai 4.445 Ha. Tahun 2025, penanaman berlanjut seluas 499 Ha. Dan tahun 2026, realisasi hingga saat ini telah menyentuh 1.176 Ha. 

Melalui wadah Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kaltim yang dibentuk lewat Kepgub No. 549 K.803/2022, kolaborasi lintas pihak diyakini menjadi kunci utama agar rehabilitasi tidak lagi terjebak pada pendekatan "proyek semata" yang rentan gagal.

Di samping tantangan teknis seperti masalah kejelasan lahan, serangan hama, hingga saluran air yang rusak, strategi pemulihan kini diarahkan pada penerapan tambak ramah lingkungan dan penguatan ekonomi warga pesisir.

Indi menegaskan, kunci utama pemulihan pesisir Kalimantan Timur terletak pada keseimbangan antara fungsi ekologi dan ekonomi masyarakat setempat.

"Melindungi yang tersisa, memulihkan yang rusak, mensejahterakan masyarakat," ujar Indi, menyoroti visi keberlanjutan mangrove Kaltim ke depan.

Melalui sinergi antara regulasi daerah, pendampingan lapangan, serta pemanfaatan media komunikasi yang tepat sasaran hingga ke tingkat tapak, pemulihan ekosistem mangrove di Kaltim diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi benteng pesisir, tetapi juga menopang kesejahteraan warga secara jangka panjang. (*)