Wali Kota Gorontalo Jadi Pembicara di Asean Mayors Forum

TIMESINDONESIA, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha kembali menjadi tamu kehormatan di ajang perhimpunan internasional para pimpinan kota di asean atau Asean Mayors Forum (AMF).

Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 1-2 Agustus 2023 di Jakarta dengan mengusung tema urgensi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menjawab tantangan regional, global.

Dalam kesempatan itu, Marten Taha didaulat menjadi pembicara terkait pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) harus mengacu pada permintaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs. Tahun 2022 lalu, Kota Gorontalo berhasil meraih rata-rata merek SPM berada pada angka 88,69 persen.

“Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 % melalui optimalisasi TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle),” jelas Marten di hadapan peserta, Selasa (1/8/2023) 

Ekonomi hijau juga memiliki cakupan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo yakni memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada, Pemerintah Kota Gorontalo menggandeng 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulillah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” ucap Marten.

Keseriusan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga Uni Eropa CRIC (Climate Resilient and Inclusive Cities). CRIC memilih Kota Gorontalo sebagai contoh dari 10 kota di Indonesia dalam hal iklim ketahanan baku untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem di masa depan.

Dari materi yang dipaparkan, Marten mengusulkan 3 rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama, berupa pengembangan ekonomi lokal. Menurutnya, cara ini dapat mempercepat tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

“Hal itu dapat mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengetasan kemiskinan,” katanya

Kedua, Reformasi Birokrasi yang berorintasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan izin usaha dengan standar pelayanan cepat murah dan ramah. 

“Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator akses permodalan bagi UMKM. Disini para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal permodalan guna pengembangan usaha,” tutup Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. (d)