Vaksin Antraks Pacitan Hampir Kedaluwarsa, DPRD Desak Percepatan

PACITAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Pacitan mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat melakukan percepatan serapan stok sebelum masa berlaku vaksin habis.

Pasalnya, sebanyak 20.000 dosis vaksin antraks yang ada saat ini terancam kedaluwarsa pada Oktober 2026. 

Kondisi ini terjadi di tengah realisasi capaian vaksinasi di wilayah tersebut yang baru menyentuh angka 25 persen.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyebutkan bahwa koordinasi berkala telah dilakukan untuk memetakan sisa vaksin dari total populasi 59.000 ekor sapi di Pacitan.

"Terkait dan sisa vaksin yang masih dua puluh ribu Insya Allah ini kami juga sudah mengupdate ke DKPP, Pak Sugeng, ini kadaluwarsanya di Oktober 2026," ujar Rudi, Selasa (1/7/2026).

Prioritas Zona Paparan

DPRD meminta DKPP fokus menyuntikkan sisa vaksin ke wilayah yang telah ditemukan kasus, utamanya Dusun Janglot, Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku, yang menjadi lokasi kematian delapan ekor ternak.

"Jadi mungkin kami berharap dari jumlah keseluruhan populasi lima puluh sembilan ribu ini, kita fokus yang untuk yang desa, dusun terkena wabah kemarau itu kira-kira populasinya berapa dan kira-kira seperti apa targetnya. Tentunya ini juga menjadi bahan diskusi dan koordinasi kami di komisi 2," kata Rudi.

Menurut Rudi, kendala penyerapan vaksin sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman peternak di lapangan. 

Oleh karena itu, penanganan penanggulangan antraks harus melibatkan struktur lintas sektor dari tingkat kecamatan hingga RT/RW.

"Ini tidak bisa diselesaikan dengan DKPP bekerja sendiri tapi harus melibatkan linsek yang ada mulai dari kecamatan, eh desa, RT, RW, tokoh masyarakat dan juga peternak. Karena kalau sampai ini tidak berjalan sesuai dengan alur itu saya pikir juga kendalanya pasti ada saja. Masyarakat yang mungkin belum memahami, belum mengetahui terkait dengan pentingnya adanya vaksin untuk hewan peliharaannya," tuturnya.

Hambatan Edukasi di Tingkat Peternak

Sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan, Indrawati, mengonfirmasi capaian vaksinasi antraks baru menyentuh angka sekitar 7.000 dosis dari target.

"Capaian vaksin antraks baru sekitar 25 persen. Kalau PMK sekitar 75 persen," kata Indrawati.

Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, membenarkan bahwa respons masyarakat terhadap program vaksinasi belum merata.

"Ada beberapa yang memang perlu pendekatan dan memberikan edukasi dulu ke masyarakat. Respons masyarakat beda-beda," ujar Sugeng.

Menanggapi hal tersebut, Komisi II meminta DKPP memaksimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk memberikan informasi edukatif mengenai manajemen kandang sehat dan penanganan penyakit.

"Harapan saya selaku Ketua Komisi 2, tolong manfaatkan, gunakan sebaik mungkin DKPP ini dan juga PPL yang ada di lapangan untuk terus memberikan update atau memberikan informasi yang benar terkait dengan bagaimana cara penanganannya, bagaimana pemeliharaannya dan juga untuk menjaga kandang sehat sehingga semua terhindar dari situ. Karena tanpa adanya eh informasi keterangan dan juga eh pengetahuan tentang bagaimana antisipasi ini juga repot," papar Rudi.

Meski demikian, Rudi tetap mengapresiasi respons cepat penanganan mitigasi yang dilakukan dinas terkait pasca-temuan kasus awal.

"Dan kalau saya melihat progres dari DKPP sudah luar biasa ini, sudah terus melakukan pergerakan, terus melakukan eh tindakan-tindakan untuk mencegah terkait dengan wabah ini," katanya.

Koordinasi Regional dan Pengawasan Populasi

Guna memperkuat logistik penanganan, DPRD Pacitan juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pasokan obat pendukung dan disinfektan.

"Kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan kepala dinas. Insya Allah kami juga berharap ada perhatian dari provinsi untuk kabupaten menyurat atau menginformasikan atau meminta bantuan terkait dengan obat-obatan atau mungkin vaksin, desinfektan dan sebagainya," jelas Rudi.

Rudi juga meminta kepala dinas memastikan pengawasan populasi dilakukan berkala oleh masing-masing petugas wilayah.

"Kami juga titip pesan kepada Pak Kadis, bahwasanya dari lima puluh sembilan ribu seluruh kabupaten ini tentunya harus ada pengawasan dari masing-masing PPL dari masing-masing wilayah terkait dengan populasi yang ada," ucapnya.

 Latar Belakang Kasus Pringkuku

Kasus antraks di Kecamatan Pringkuku sebelumnya dikonfirmasi oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates setelah delapan ekor ternak, yang terdiri atas tiga ekor sapi dan lima ekor kambing di Dusun Janglot, mati mendadak.

Satu ekor sapi yang terindikasi positif sempat dijual oleh peternak sebelum hasil pengujian laboratorium diterbitkan.

"Informasinya kemarin yang mati awal itu masih dijual (sapi), tetapi yang terakhir kemarin sudah tidak, langsung dikubur," kata Sugeng Santoso.

Hingga saat ini, DKPP melaporkan belum ada temuan kasus penularan antraks pada manusia di Pacitan. Namun, potensi risiko penularan tetap diwaspadai, terutama saat proses pemotongan ternak yang terinfeksi.

"Efeknya kalau termakan bisa menular ke manusia kalau antraks. Tapi kalau saat ini insyaallah tidak ada kasus di manusia. Yang dikhawatirkan itu saat proses penyembelihan dan pemotongan karena ada kontak manusia dengan darah," pungkas Sugeng. (*)