Transformasi Digital dan Strategi Border untuk Kemakmuran dan Keamanan Nasional

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM RI)menggelar Rapat Pimpinan Imigrasi sebagai forum konsolidasi, membahas isu-isu perbatasan, keamanan, dan kontribusi ekonomi. Acara ini berlangsung pada Minggu-Senin (28 s.d. 29 Januari 2023) di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dihadiri oleh narasumber internasional dan jajaran pimpinan kementerian/lembaga di dalam negeri.

Narasumber internasional, termasuk Wakil Komisioner Kebijakan dan Transformasi dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura - Cora Chen, serta Deputy Director General of Immigration Malaysia (Operation) - Jafri Embok Taha, membahas best practice pengelolaan fungsi imigrasi di negara masing-masing. Sementara itu, Regional Director Departments of Home Affairs dari Kedutaan Besar Australia - Josephine Lamshed, turut memberikan pandangan terkait strategi perbatasan.

Dari dalam negeri, hadir jajaran pimpinan kementerian/lembaga seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Komjen Wahyu Widada, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, sebagai narasumber yang membahas sinergi kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi imigrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kontribusi imigrasi dalam penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP imigrasi hingga Rp 7,6 triliun di tahun 2023 menjadi sorotan positif. Sri Mulyani mendorong penggunaan pertumbuhan PNBP untuk peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan visi layanan digital Indonesia sejalan dengan tema Hari Bhakti Imigrasi ke-74: "Transformasi Peran Keimigrasian Melalui Strategi Digitalisasi". Satu portal layanan berbasis kebutuhan rakyat menjadi fokus, mendukung visi pemerintah yang hadir ketika rakyat membutuhkan, cepat, mudah, dan murah.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyatakan peran strategis imigrasi dalam pengamanan negara dan mendukung pembangunan nasional. Transformasi melalui digitalisasi menjadi kunci, mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, dan optimalisasi pengelolaan border di perwakilan.

Rapat Pimpinan Imigrasi dihadiri oleh 270 peserta, terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, Analis Keimigrasian, dan Atase Teknis dari 22 Perwakilan Imigrasi di luar negeri.

Peserta diberi motivasi untuk aktif berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Silmy menekankan perubahan orientasi mengenai border, tidak hanya sebatas kewilayahan tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Aspek prosperity diharapkan mendukung investor asing di wilayah perbatasan, tanpa mengesampingkan aspek security dan environment. (*)