Soroti Kualitas Makan Bergizi Gratis di Magetan, Anggota DPRD Jatim Diana Sasa: Jangan Asal Masak!

MAGETAN Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Sasa, memberikan teguran keras terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan. Politisi perempuan ini menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait porsi dan kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Diana Sasa mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Satuan Pelayanan Pemakanan Geratis (SPPG) di Magetan. Ia meminta penyelenggara segera melakukan perbaikan manajemen dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan disiplin.

"Saya sudah mengirim surat kepada SPPG di Magetan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk menjalankan SOP-nya. Jika setelah lebaran tidak ada perubahan, saya akan lakukan sidak secara acak," tegas Diana usai kegiatan buka bersama di Kantor DPC PDI Perjuangan, Magetan, Jawa Timur, Sabtu (14/3/2026).

Kritik Manajemen Dapur: Butuh Ahli, Bukan Sekadar Tukang Masak 

Diana menggarisbawahi bahwa memasak untuk ribuan porsi memerlukan manajemen profesional. Ia menyarankan agar setiap pengelola MBG melibatkan chef atau ahli gizi agar nilai gizi dan porsi makanan tetap terjaga.

"Memasak 3.000 porsi itu berbeda dengan 100-200 porsi. Saya harap program ini melibatkan chef, bukan hanya tukang masak. Bukan menyepelekan, tapi chef memiliki ilmu gizi dan manajemen dapur yang lebih mumpuni. Minimal, mintalah nasihat atau ambil ilmunya. Alat masak juga yang digunakan proper dan tidak asal-asalan," tambahnya.

Transparansi Anggaran dan Hotline Pengaduan 

Lebih lanjut, Diana mengingatkan bahwa dana program MBG berasal dari pajak masyarakat, sehingga transparansi menjadi harga mati. Ia pun membuka hotline pengaduan sejak program ini viral di Magetan beberapa minggu lalu. Hasilnya, mayoritas keluhan warga tertuju pada ketidaksesuaian porsi dan kualitas makanan.

"Dana MBG itu dari hasil pajak kita, tidak 100 persen gratis. Artinya, harus transparan dan diawasi betul. Saya tidak anti MBG, tapi program ini harus dilaksanakan dengan baik demi rakyat," jelasnya.

No Viral, No Justice

Terkait keberanian warga dalam melaporkan kejanggalan, Diana mendukung penuh langkah masyarakat untuk bersikap kritis. Ia menilai media sosial bisa menjadi alat kontrol yang efektif agar kualitas program tetap terjaga.

"Jika ada MBG yang tidak layak, diviralkan saja tidak apa-apa. Kalau benar, kenapa harus takut? Kita harus kritis. No viral, no justice," tuturnya.

Meskipun bukan bagian dari Satgas MBG secara struktural, Diana memastikan akan terus mengingatkan anggota Satgas baik di tingkat kabupaten maupun provinsi agar program strategis ini tidak menyimpang dari tujuan awalnya. (*)