Soroti Dua Program Besar Pemerintah, Kapolresta Malang Kota Sebut Tata Kelola Belum Maksimal

MALANG - Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mendapat perhatian dari masyarakat, tetapi juga pihak kepolisian. Hal tersebut disoroti oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Putu Kholis Aryana, dalam kegiatan diskusi santai bersama mahasiswa Universitas Widya Gama Malang di Selling Well Cafe dan Resto pada Sabtu (23/5/2026). 

Menurut Putu, akar permasalahan banyaknya kasus keracunan MBG terjadi karena lemahnya tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia. 

“Banyaknya kasus keracunan MBG ini masalah utamanya ada di lemahnya tata kelola,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa saat ini hal tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengelolaan MBG di lapangan. Bahkan, pihaknya juga melaksanakan koordinasi dengan para ahli gizi untuk bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh.

Putu menambahkan, salah satu penyebab utama polemik MBG di masyarakat adalah proses perekrutan pegawai yang instan sehingga menyebabkan manajemen SDM belum siap. Ia pun mengajak mahasiswa untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut.

“Mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengawasi pengelolaan MBG ini,” tambahnya.

Selain MBG, Putu turut memberikan kritiknya terhadap program pemerintah lainnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan KDMP juga belum tertata secara maksimal sehingga masih menghadapi banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

“Sebenarnya program ini bagus dan sudah dieksekusi, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya belum tertata dengan baik,” tambahnya.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh konsep, tetapi juga kesiapan tata kelola dan pelaksanaannya di daerah.

Ia juga menyoroti ketergantungan anggaran daerah terhadap pemerintah pusat yang berdampak pada jalannya berbagai program pembangunan.

“Anggaran daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah harus tepat dalam mengelola anggaran agar program dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Putu Kholis menilai kondisi tersebut turut memengaruhi kebijakan fiskal daerah, termasuk terkait penyesuaian pajak daerah yang selama ini dinilai belum maksimal. Selain itu, ia menilai penggunaan anggaran desa dalam program KDMP menjadi tantangan tersendiri karena kesiapan anggaran di tingkat desa belum sepenuhnya matang.

“KDMP menggunakan anggaran desa, dan ini menjadi persoalan karena belum siap secara anggaran,” pungkasnya.

Terakhir sebelum menutup dialog, ia mengingatkan mahasiswa untuk terus menjaga sikap kritis terhadap persoalan sosial di masyarakat. Ia pun memastikan bahwa Polresta Malang Kota terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat.

“Saya harap mahasiswa bisa tetap kritis, Polisi Kota Malang terbuka pada kritikan dari mahasiswa dan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan diskusi tersebut turut dihadiri oleh Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, SH., M.Hum., jajaran pimpinan kampus, serta 20 mahasiswa perwakilan ORMAWA UWG. Melalui diskusi ini bisa menjadi ruang refleksi kebangsaan, ketika kampus dan aparat negara duduk bersama membahas tantangan nyata bangsa serta masa depan generasi muda Indonesia. (*)