Soal Pengedalian Inflasi di Maluku, Begini Poin yang Disampaikan Basalamah

TIMESINDONESIA, AMBON – Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 258 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), maka dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Tugas-Tugas Teknis TPID, yang dilaksanakan pada Selasa (20/6/2023) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang dihadiri oleh, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya. 

Basalamah menyampaikan, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Maluku, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah penanganan, serta inovasi yang nanti akan memberikan dampak akselerasi terhadap pengendalian inflasi.

“Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, yang di dalamnya berisikan faktor-faktor musim baik di tingkat onfarm yang berbasis pertanian, maupun perikanan dan OPD-OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini diperlukan dalam rangka early warning system,” ujarnya.

Selain itu, Basalamah juga mengatakan, bahwa Tim TPID wajib memiliki Neraca Pangan yang up to date berdasarkan stok yang dimiliki day by day, mengingat setiap minggu dilakukan Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.

“Untuk itu kita mohon inspektorat untuk juga melakukan asistensi terhadap OPD, karena hal ini adalah bagian dari Key Indicator Performace yang diperintahkan oleh Presidend dan diteruskan oleh Gubernur, untuk pengendalian inflasi. Dan saya harap Neraca Pangan bisa siap dalam waktu dekat sebagai landasan atau representasi data yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan, karena kita mau melihat kondisi dalam satu atau dua bulan ke depan, yang tentunya berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal,” ungkap Ketua TGPP.

Dirinya menegaskan, perlu pengawasan lebih insentif untuk turun ke lapangan dan perlu bekerjasama antar daerah sebagai bentuk intervensi yang sifatnya temporary system jika terjadi defisit.

“Selain itu manajemen supply chain menjadi penting, dan saya berharap Dinas Perhubungan bisa menjalankan tugas dengan baik, karena ada kebijakan pusat yang melakukan subsidi terhadap biaya transportasi dan dampak dari harga tiket,” tegasnya.

Setelah itu, untuk Dinas Ketahanan Pangan, Basalamah mengharapkan agar segera dibuat dashboard sistem informasi yang berbasis digitalisasi, untuk memberikan informasi kepada publik agar bisa merespons kerja-kerja TPID dan Pemda, berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen dengan pilot project pada Pasar Mardika.

“Menyikapi cuaca ekstrem sesuai penyampaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap jalur transportasi, dan untuk Biro Ekonomi akan membuat surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk langkah-langkah, penanganan komprehensif, bagaimana bila putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya. Saya berharap ada posko pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan secara terus menerus,” tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan kepada pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera melakukan kajian perceptan transformasi dari konsumsi minyak tanah menuju elpiji 3kg.

“Untuk Pelindo saya harap bisa mendorong percepatan proses bongkar muat bahan pokok mohon dan bisa menjadi prioritas agar cepat sampai di masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.”

Sementara itu, Hadi juga mengatakan, bahwa dari pihak Bulog akan memberikan data tiap minggu untuk jumlah didistribusi, dan setiap melakukan operasi pasar tetap melibatkan TPID, sehingga sasaran target akan bisa tercapai.

“Untuk itu Kepala Dinas Indag, segera berbicara dengan pemkot Ambon, bahwa kita membutuhkan kios pengendali sebagai representasi untuk menstabilisasi harga, dengan tetap tidak mengganggu pedagang,” ujarnya.

Sementara untuk PLN, Basalamah berharap agar daya dioptimalkan utamanya pada daerah yang beruhubungan dengan program 1 OPD 1 desa, dimana salah satu programnya yakni Maluku Terang, agar bagaimana Maluku tidak bermasalah dengan listrik.

Untuk Kejati, Polda dan TNI, Basalamah menyampaikan bahwa mereka telah siap untuk melakukan asistensi dan resistensi berkaitan dengan pengamanan inflasi dari aspek mekanisme aturannya, agar prosedur dan mekanisme bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah hukum. (*)