Sempurnakan Pengawasan Keuangan, UIN Malang dan BPKP Jatim Jalin Kerjasama

TIMESINDONESIA, MALANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Lembaga Satuan Pengawas Internal (SPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengelola Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Jawa Timur hari ini, Senin (16/10/2023).

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, menyampaikan, kegiatan seperti ini sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh pimpinan kampus agar mereka dapat menjalankan amanah pemerintah sesuai dengan harapan bersama.

"FGD seperti ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam mengawasi laporan keuangan dan pembangunan di kampus ini," kata dia.

Sementara itu, perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair, berharap kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Abul Chair menegaskan bahwa BPKP memiliki peran utamanya dalam melakukan pengawasan untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.

"SPI di UIN Maliki Malang memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian internal sebagai proses yang berkesinambungan dan integral, bukan hanya dalam perencanaan saja, tetapi juga dalam mengawasi dari proses perencanaan hingga pelaporan," ujarnya.

Abul Chair menyoroti bahwa BPKP berada di luar kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Abul Chair menekankan pentingnya memiliki pedoman dan panduan yang sah untuk setiap kegiatan guna menghindari kesalahan yang dapat ditemukan oleh BPK.

"Apapun yang dilakukan harus memiliki program dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang jelas," pungkasnya. (*)