Satu Suara, Semua Fraksi DPRD Majalengka Kompak Dukung Penyertaan Modal untuk BPR Perseroda

MAJALENGKA - Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai perbedaan pandangan, suasana berbeda justru terlihat dalam rapat paripurna DPRD Majalengka, Jawa Barat.

Seluruh fraksi, tanpa terkecuali, memilih berbicara dalam satu suara saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Majalengka Perseroda.

Momen ini menjadi perhatian karena Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS yang selama ini sering dipandang sebagai kelompok penyeimbang, bergabung bersama Fraksi Gerindra, PAN, PPP, PKB, dan Karya Demokrat dalam satu dokumen Pandangan Umum Fraksi Gabungan.

Kesepakatan tersebut mencerminkan adanya pandangan bersama bahwa penguatan permodalan PT BPR Majalengka Perseroda merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Dalam pandangan umum yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Majalengka, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap rencana penyertaan modal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Menurut DPRD, penguatan modal BUMD sektor perbankan daerah memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pedagang, serta sektor ekonomi produktif lainnya.

Dukungan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. Fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis agar investasi daerah tersebut mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Beberapa catatan yang disampaikan meliputi pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penyertaan modal, analisis kelayakan investasi yang komprehensif, penguatan fungsi intermediasi BPR, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), hingga optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, DPRD menilai percepatan pemenuhan modal dasar PT BPR Majalengka Perseroda menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan daerah tersebut tetap memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.

Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Didi Supriadi, menjelaskan bahwa keputusan seluruh fraksi menyampaikan pandangan secara gabungan bukan didasarkan pada pertimbangan politik tertentu.

Menurutnya, langkah tersebut diambil karena seluruh fraksi memiliki substansi pandangan yang sama terhadap raperda yang sedang dibahas.

"Melihat dari masukan dan pendapat yang disampaikan, ternyata substansinya sama. Karena itu kami sepakat digabungkan supaya lebih efektif. Kalau ada perbedaan pendapat tentu masing-masing fraksi akan menyampaikan pandangannya sendiri," kata Didi, Selasa (2/6/2026)

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa penyertaan modal kepada PT BPR Majalengka Perseroda merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Langkah tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban pemenuhan modal dasar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau modal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan minimal, maka akan berdampak terhadap keberlangsungan Perseroda. Karena itu semua fraksi memiliki pandangan yang sama bahwa penyertaan modal ini harus dilakukan," ujarnya.

Menurut Didi, tujuan utama tambahan modal tersebut adalah memperkuat kapasitas PT BPR Majalengka Perseroda sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Ia berharap penguatan permodalan dapat meningkatkan kemampuan BPR dalam menyalurkan pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Majalengka.

Kesepakatan seluruh fraksi dalam pembahasan raperda ini menjadi fenomena menarik dalam dinamika politik lokal.

Di tengah perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang lazim terjadi di parlemen, seluruh kekuatan politik di DPRD Majalengka memilih menempatkan kepentingan penguatan ekonomi daerah sebagai prioritas bersama.

Apakah kesamaan sikap ini akan menjadi awal terbentuknya pola politik yang lebih kolaboratif di DPRD Majalengka atau hanya terjadi pada isu strategis tertentu, menjadi dinamika yang menarik untuk dicermati dalam agenda-agenda pembahasan kebijakan daerah berikutnya. (*)