Refleksi Hari Lahir Pancasila, STD Bondowoso Soroti Pentingnya Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

BONDOWOSO - Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T. Danaparamita atau Se Tretanan Dhibik (STD) Bondowoso untuk menggelar ruang dialog publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

Kegiatan bertajuk “Refleksi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Public Policy Dewasa Ini” tersebut berlangsung di Markas STD di Pancoran, Senin (1/6/2026) malam. 

Forum yang digelar setiap tahun itu menjadi wadah bertukar gagasan mengenai posisi Pancasila, sebagai landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara. Peserta yang hadir berasal dari kalangan pemuda, aktivis sosial, akademisi hingga masyarakat umum.

Koordinator Rumah Aspirasi STD Bondowoso, Dedy Faizal Ali mengatakan, diskusi tersebut merupakan upaya memperkuat budaya literasi dan tradisi berpikir kritis di tengah masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus menjadi acuan nyata dalam setiap kebijakan publik.

“Setiap tahun kami memperingati Hari Lahir Pancasila melalui forum diskusi. Tahun ini kami fokus membahas bagaimana Pancasila harus menjadi panduan utama dalam perumusan kebijakan negara. Kami ingin memastikan nilai-nilai Pancasila menjadi filter utama dalam setiap kebijakan publik,” ujarnya.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, yakni aktivis pemuda Yudha Dwi Prasetyo, peneliti dan aktivis sosial Wahyu Prasetya, serta penulis dan pemerhati kebijakan publik Andryzha Caprio.

Dalam paparannya, Yudha Dwi Prasetyo menegaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari maupun dalam keputusan politik yang diambil pemerintah.

Menurutnya, setiap kebijakan negara seharusnya berorientasi pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Karena itu seluruh kebijakan yang lahir dari pemerintah harus berpijak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wahyu Prasetya. Ia menilai Pancasila memiliki fungsi sebagai kompas moral sekaligus fondasi hukum yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini.

Menurut Wahyu, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi politik maupun pencitraan pemerintah, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

“Ketika sebuah regulasi kehilangan ruh Pancasila, maka yang muncul adalah kebijakan yang berpotensi mengabaikan nilai kemanusiaan dan memperlebar ketimpangan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Andryzha Caprio mengibaratkan Pancasila sebagai pondasi utama bangunan negara. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat akan berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa.

“Pancasila adalah pondasi beton negara ini. Ketika kebijakan mulai menjauh dari nilai-nilainya, maka kestabilan bangsa bisa terganggu. Menjaga Pancasila dalam setiap kebijakan berarti menjaga Indonesia tetap berada pada jalur menuju kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita. Menurutnya, forum diskusi publik menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal arah kebijakan negara agar tetap sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Sonny menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik dan ekonomi, tetapi harus tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan Pancasila.

“Forum seperti ini menjadi ruang bersama untuk mengawal setiap rancangan kebijakan dan memastikan cita-cita keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam dokumen peraturan, tetapi harus menjadi dokumen hidup yang diwujudkan pemerintah dan dikawal rakyat,” pungkasnya.