Presiden RI Jokowi: Tindak Pidana Korupsi Sudah Semakin Canggih

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, dan memanfaatkan teknologi terkini. Pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023), Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, melibatkan teknologi mutakhir lintas negara dan multiyurisdiksi.

Dalam upaya pencegahan, Presiden menyoroti perbaikan sumber daya manusia aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, dan sistem pengawasan internal.

Pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti E-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

"Saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke E-katalog," ungkapnya, menyoroti pertumbuhan signifikan dalam digitalisasi pengadaan barang.

Presiden juga merinci berbagai sistem digital yang telah diterapkan, termasuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Logistik Nasional, dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga.

Digitalisasi ini diharapkan dapat membantu mengontrol eksploitasi sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, dan mencegah tindak pidana korupsi.

Dalam konteks ini, Presiden menyoroti manfaat pajak online dan sertifikat elektronik sebagai upaya untuk memagari agar tidak terjadi korupsi. Selain itu, pembuatan aplikasi platform yang baik diharapkan dapat membantu dalam meminimalisir potensi korupsi.

Pemerintah juga telah menyiapkan peta yang mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Presiden meyakini bahwa langkah-langkah ini akan membantu masyarakat untuk tidak terjerumus dalam tindakan korupsi. Dengan adanya pendekatan sistemik dan pemanfaatan teknologi terkini, Presiden Jokowi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi di Indonesia. (*)