Pemprov Jateng Aktifkan Posko Terpadu Lebaran 2026, Siaga Kemacetan hingga Bencana Alam

SEMARANG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Posko ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai 17,7 juta orang selama periode mudik tahun ini.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh petugas yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan mudik harus bersiaga selama 24 jam. Ia juga meminta kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan mudik tahun sebelumnya.

Posko Terpadu Lebaran tersebut berfungsi sebagai pusat komando yang mengoordinasikan seluruh pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

“Pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan sejatinya dibuat untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi saat membuka Posko Terpadu Lebaran 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, posko ini juga berperan dalam menangani berbagai kondisi darurat di jalur mudik, mulai dari kemacetan lalu lintas, pemudik yang sakit, kendaraan mogok, hingga kecelakaan lalu lintas. Selain itu, posko bertugas melakukan pengolahan dan validasi data untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat sekaligus menjadi sumber informasi resmi bagi masyarakat.

Ahmad Luthfi menekankan seluruh pos harus siaga penuh selama 24 jam untuk memantau arus mudik, termasuk pergerakan orang dan barang. Pengawasan juga mencakup potensi bencana di sejumlah wilayah rawan seperti tanah longsor, tanah bergerak, dan banjir.

Meski demikian, ia mengingatkan agar keselamatan dan kenyamanan petugas yang bertugas tetap menjadi perhatian utama.

“Sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, pastikan anggota kita aman dan nyaman terlebih dahulu. Jika petugas siap dan aman, pelayanan kepada pemudik juga akan maksimal,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi mudik tahun 2025, pemerintah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas pelayanan. Di antaranya penambahan kantong parkir dan fasilitas toilet di rest area tol, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penambahan rambu portabel di jalur alternatif.

Selain itu, penggunaan aplikasi pemantau arus lalu lintas juga diperluas agar masyarakat dapat memperoleh informasi kondisi jalan secara lebih cepat sebelum melakukan perjalanan.

Gubernur juga mengingatkan petugas untuk meningkatkan kewaspadaan di jalur selatan Jawa Tengah yang masih memiliki keterbatasan penerangan jalan.

“Petugas di jalur selatan harus lebih waspada karena penerangan masih minim. Perlu ditambah rambu penunjang agar pengendara tetap aman,” ujarnya.

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada jalur mudik, tetapi juga pada sejumlah objek vital yang diperkirakan ramai selama libur Lebaran, seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar, hingga destinasi wisata.

Selain itu, ia meminta pemeriksaan kendaraan di terminal dilakukan secara ketat untuk memastikan keselamatan penumpang.

“Cek betul kendaraan atau bus di terminal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko menyebutkan jumlah pemudik menuju Jawa Tengah tahun ini diperkirakan mencapai 17,7 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 13 juta pemudik.

Posko Terpadu Provinsi Jawa Tengah akan beroperasi selama 24 jam dengan tiga pembagian shift petugas. Personel yang terlibat berasal dari berbagai instansi, antara lain Polda Jawa Tengah, Basarnas, Jasa Marga, dan BMKG.

Selain itu, Dishub Jawa Tengah juga mengaktifkan lebih dari 350 anggota kelompok masyarakat sadar keselamatan untuk membantu pemantauan di sejumlah titik yang jauh dari jangkauan petugas.

Sebagai bagian dari sistem pemantauan lalu lintas, pemerintah juga memasang 10 kamera pengawas (CCTV) yang terhubung dengan sistem pemantauan milik pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi lalu lintas di daerah tujuan sebelum melakukan perjalanan mudik.

“Pemudik bisa mengecek kondisi lalu lintas di kabupaten atau kota tujuan sebelum berangkat,” ujar Arief. (*)