Pemkab Probolinggo Gelar Rakor Penguatan Ekonomi Desa
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Probolinggo, Jatim, menggelar rapat koordinasi (rakor) penguatan ekonomi desa di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (13/3/20025).

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Probolinggo, Jatim, menggelar rapat koordinasi (rakor) penguatan ekonomi desa di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (13/3/20025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto ini diikuti oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Rakor ini diawali dengan penyampaian paparan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi berkaitan dengan koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Saiful menyampaikan, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi yang dapat mendukung ekonomi masyarakat.
Pemerintah pusat menargetkan sekitar 70.000 desa di seluruh Indonesia memiliki koperasi dengan Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah yang akan memanfaatkan peluang ini.
Ia mengatakan, penguatan ekonomi desa ini akan didorong oleh beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan koperasi desa yang melibatkan dana pendirian koperasi dari berbagai sumber, baik dari APBN, APBD maupun dana dari pihak swasta.
"Ke depan, koperasi ini akan menangani beberapa sektor penting termasuk apotek desa, simpan pinjam desa, dan logistik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sjaiful menyebutkan, Kabupaten Probolinggo akan lebih fokus pada pengelolaan dana untuk koperasi agar bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini termasuk pemanfaatan dana pemerintah pusat yang diarahkan untuk mendukung pembangunan koperasi dan sektor-sektor ekonomi desa lainnya.
Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Pemkab Probolinggo akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM).
"Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi desa yang dibentuk dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat
Selain fokus pada penguatan ekonomi desa, rakor tersebut juga membahas tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sekolah rakyat.
“Sekolah rakyat ini akan berfokus pada pendidikan karakter dan keahlian vokasional yang dirancang untuk mempersiapkan anak-anak desa dengan keterampilan yang berguna di dunia kerja,” terangnya.
Sjaiful menegaskan, sekolah rakyat ini akan dibangun dengan konsep asrama untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.
“Program ini akan menyasar anak-anak yang putus sekolah serta anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi,” bebernya.
Sementara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris mengatakan, setiap desa akan memiliki koperasi yang tidak hanya mengelola simpan pinjam. Tetapi juga memiliki berbagai usaha untuk mendukung sektor distribusi barang, termasuk kebutuhan desa yang lebih luas.
“Kami pastikan, setiap desa di Kabupaten Probolinggo akan memiliki koperasi. Setiap koperasi akan memiliki truk dan cold storage untuk mendukung kelancaran distribusi produk," katanya.
Selain itu jelas Bupati Haris, keberadaan koperasi merah putih ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendukung ekonomi lokal melalui peningkatan produksi dan distribusi barang.
“Pentingnya memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola koperasi merah putih. Sebab, kesuksesan koperasi sangat bergantung pada kapasitas pengelola dalam menjalankan sistem dengan baik,” jelasnya.
Bupati Haris menjelaskan salah satu program yang akan segera dilaksanakan adalah pembangunan sekolah rakyat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkendala masalah biaya," lanjutnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menambahkan salah satu kendala utama dalam pembangunan sekolah rakyat adalah ketersediaan lahan yang sesuai standar. Karena itu, Pemkab Probolinggo telah mulai memetakan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut.
Lahan yang dibutuhkan harus memiliki luas sekitar 5 hingga 10 hektar agar bisa menampung ribuan siswa.
“Saat ini, kami sudah mulai mempersiapkan lahan dan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat ini. Kami juga memastikan bahwa setiap sekolah rakyat memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 1.000 siswa,” terangnya.
Bupati Haris juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor pemerintah dalam mengembangkan ekonomi desa dan pendidikan. Kolaborasi antara Pemkab Probolinggo dengan kementerian terkait serta dengan berbagai instansi lainnya, diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program tersebut.
“Pentingnya pembaruan data yang akurat terkait dengan penerima bantuan sosial (bansos) dan pendidikan agar program-program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran. Pemkab Probolinggo akan terus mengupayakan peningkatan data dan informasi yang valid, untuk memastikan bahwa bantuan dan program pemerintah bisa memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Bupati Haris berharap agar seluruh stakeholder di Kabupaten Probolinggo dapat bekerja sama untuk merealisasikan berbagai program ini, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dengan program-program ini diharapkan ekonomi desa akan semakin berkembang dan masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan terkait dengan rencana aksi sekolah rakyat oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto dan progres rencana tindak lanjut revisi RTRW dan RDTR di Kabupaten Probolinggo oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra. (*)
Apa Reaksi Anda?






