Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah Dinilai Jadi Aset Strategis Pelayanan Haji, Dukungan Operasional Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Di balik kelancaran pelayanan ratusan ribu jemaah haji Indonesia di Arab Saudi setiap tahun, terdapat kontribusi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah. Mereka direkrut sebagai Tenaga Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (TP PPIH) dan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai layanan di lapangan.

Penguasaan bahasa Arab, pemahaman terhadap budaya setempat, serta pengalaman tinggal di kawasan Timur Tengah menjadikan para mahasiswa tersebut memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Namun, di tengah kontribusi yang diberikan, masih terdapat persoalan terkait dukungan operasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Anggota Biro Pers, Media, dan Informasi PPI Dunia, Muh Yusril Anam, mengatakan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah bukan sekadar tambahan tenaga kerja, melainkan sumber daya manusia yang memiliki nilai strategis bagi pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki posisi yang unik. Mereka memahami bahasa Arab, mengenal lingkungan setempat, serta lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan otoritas di Arab Saudi. Kemampuan tersebut menjadikan mereka aset yang sangat berharga dalam penyelenggaraan ibadah haji," ujar Yusril.

Menurut dia, dukungan terhadap mahasiswa yang bertugas sebagai tenaga pendukung seharusnya dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Yusril menyoroti masih adanya mahasiswa yang harus menanggung biaya transportasi dari kantong pribadi selama menjalankan tugas pelayanan haji. Kondisi tersebut dinilai menjadi beban yang tidak proporsional bagi mereka yang pada dasarnya membantu negara dalam melayani jemaah.

"Pembiayaan transportasi keberangkatan dan kepulangan merupakan kebutuhan dasar yang semestinya telah diakomodasi dalam sistem penyelenggaraan," katanya.

Selain itu, terdapat pula kewajiban bagi sebagian petugas untuk menyetorkan sekitar 20 hingga 35 persen dari pendapatannya kepada organisasi mahasiswa di negara tempat mereka menempuh pendidikan.

Terlepas dari tujuan kebijakan tersebut, Yusril menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya beban tambahan yang harus ditanggung mahasiswa saat menjalankan tugas pelayanan publik.

Dia juga menilai solusi yang mengharuskan mahasiswa kembali terlebih dahulu ke Indonesia untuk memperoleh pembiayaan tiket perlu dievaluasi. Dari sisi efisiensi anggaran, mekanisme tersebut justru berpotensi menimbulkan biaya perjalanan yang lebih besar dibandingkan apabila pembiayaan diberikan langsung dari negara tempat mahasiswa belajar menuju Arab Saudi.

Menurut Yusril, persoalan tersebut bukan semata berkaitan dengan tiket pesawat, tetapi menyangkut bagaimana negara memandang kontribusi mahasiswa Indonesia di luar negeri.

"Selama bertahun-tahun, mahasiswa Timur Tengah telah menjadi bagian penting dalam pelayanan jemaah haji Indonesia. Mereka membantu komunikasi, pendampingan, hingga penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Peran tersebut terbukti mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji," ungkapnya.

Karena itu, PPI Dunia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap skema dukungan operasional bagi tenaga pendukung dari kalangan mahasiswa.

Kepastian pembiayaan transportasi, mekanisme penugasan yang lebih efisien, serta peningkatan perhatian terhadap kuota mahasiswa dalam rekrutmen petugas haji dinilai menjadi langkah yang layak dipertimbangkan.

"Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah telah menunjukkan kesediaannya untuk mengabdi. Yang mereka butuhkan bukanlah penghargaan berlebihan, melainkan dukungan yang wajar agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal," kata Yusril.(*)