Kota Malang Targetkan Angka Kemiskinan di Tahun 2023 Turun 3,77 Persen

TIMESINDONESIA, MALANG – Kota Malang terus mendorong upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Malang terus menurun setiap tahun sejak tahun 2020.

Pada tahun 2008, angka kemiskinan Kota Malang mencapai 7,22 persen. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut turun drastis menjadi 4,44 persen. Meskipun pada tahun 2021, saat puncak Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan menjadi 4,62 persen, upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan dan pada tahun 2022 berhasil menurun menjadi 4,37 persen.

Berdasarkan data tersebut, Kota Malang menempati peringkat kedua dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur, setelah Kota Batu. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kota Malang dalam menangani masalah kemiskinan di wilayahnya.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menjelaskan bahwa di tahun 2023, target pengurangan angka kemiskinan telah ditetapkan menjadi 3,77 persen atau penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun sebelumnya.

"Kita angka kemiskinan terkecil kedua setelah Kota Batu, itu se Jawa Timur. Artinya, kondisi masyarakat miskin di Kota Malang betul-betul tertangani oleh pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Bung Edi, Senin (12/6/2023).

Meskipun alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan dari sekitar Rp552,15 miliar pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp453,72 miliar pada tahun 2023, langkah-langkah yang dilakukan tetap fokus pada pendekatan yang akurat.

Pemerintah Kota Malang menerapkan pendekatan "by name, by address, by needs" dalam mengidentifikasi penerima program pengentasan kemiskinan. Validasi data yang akurat dilakukan setiap bulan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahun 2022, data penerima program kemiskinan di wilayah Sukun dan Kedungkandang telah divalidasi dengan jumlah responden sebanyak 41.906 kepala keluarga (KK) dari total 38.779 KK penerima program. Di tahun 2023, fokus validasi data berada di Kecamatan Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru dengan total responden sebanyak 37.879 KK.

Validasi data yang akurat menjadi penting agar program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang tepat sasaran. Dalam upaya ini, komitmen antar perangkat daerah dan pemanfaatan database kesejahteraan sosial sebagai data sasaran menjadi perhatian utama.

"Jadi jangan sampai ada temuan rakyat miskin gak dapat bantuan dan rakyat yang layaknya gak dapat bantuan, malah mendapat bantuan. Maka pendataan validasi itu benar-benar penting," tegasnya.

Pemkot Malang juga telah melaksanakan sejumlah program pengentasan kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Program tersebut mencakup bimbingan teknik kewirausahaan bagi masyarakat terlantar dan anak jalanan, pelatihan keterampilan berwirausaha bagi masyarakat miskin, bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), dan edukasi penggunaan e-warung atau digitalisasi UMKM.

Selain itu, terdapat program "rantang kasih" untuk keluarga miskin yang tidak lagi produktif, seperti lansia, dan program pelatihan untuk keluarga miskin yang masih produktif dengan koordinasi antar perangkat daerah terkait.

Melalui komitmen yang kuat dan program-program yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Malang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Validasi data yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan tersebut.

"Kalau ada keluarga miskin, seperti lansia yang memang sudah tidak produktif, kita ada program rantang kasih. Kalau yang masih produktif, kita beri pelatihan, kita carikan pelatihan yang cocok dan kita koordinasi dengan perangkat daerah lain," tandasnya.(*)