Komisi B DPRD Sidoarjo Soroti Kenaikan NPL BPR Delta Artha yang Lampaui Batas OJK

SIDOARJO - Komisi B DPRD Sidoarjo menyoroti tingginya angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) di BPR Delta Artha (Perseroda). Hal ini menjadi perhatian serius lantaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas maksimal NPL sebesar 5 persen.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, NPL di BPR milik Pemkab Sidoarjo tersebut mengalami peningkatan signifikan. Tercatat pada 2022, NPL berada di angka 3,92 persen, kemudian melonjak menjadi 6,80 persen pada 2024. Hingga September 2025, angka tersebut terus merangkak naik mencapai 8,47 persen.

"Tentu kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja BPR Delta Artha, termasuk terkait kredit macet yang cukup tinggi ini," ujar Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, kepada TIMES Indonesia, Senin (13/4/2026).

Menurut Bambang, persoalan kredit macet ini memerlukan identifikasi mendalam. Pihaknya meminta kejelasan data mengenai jumlah nasabah yang bermasalah beserta kendala spesifik yang dihadapi.

Evaluasi tersebut bertujuan memetakan apakah kendala berada pada sisi debitur (peminjam) atau terdapat kelemahan pada sistem penyaluran kredit di internal BPR Delta Artha.

"Setelah penyebab utama ditemukan, kita bisa carikan solusinya agar masalah ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai langkah menekan potensi kerugian daerah, Komisi B DPRD Sidoarjo mengusulkan agar manajemen bank melakukan kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Nanti bisa bekerja sama dengan pihak lain, seperti APH maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," pungkas Bambang yang juga menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sidoarjo. (*)