Koalisi Damai Desak Pemerintah Buka Blokir Login Wikipedia

JAKARTA Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) mendesak pemerintah segera membuka kembali pemblokiran akses login Wikipedia yang terjadi sejak Selasa (25/2/2026) sore.

Berdasarkan keterangan koalisi, pengguna di Indonesia tidak dapat masuk (login) ke Wikipedia.org meski halaman utama situs tersebut masih bisa diakses. Hasil penelusuran menunjukkan domain auth.wikimedia.org tercantum dalam sistem Trust Positif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga tidak dapat diakses.

Koalisi Damai menilai pemblokiran tersebut menghambat proses penyuntingan dan produksi pengetahuan yang selama ini dilakukan secara kolaboratif. Tanpa akses login, penyunting tidak dapat menggunakan akun terverifikasi dan hanya bisa berkontribusi secara anonim.

Menurut mereka, kondisi itu berisiko menurunkan kualitas dan akuntabilitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas tidak berjalan optimal. Akun dengan hak akses khusus, termasuk administrator, juga tidak dapat menjalankan fungsi pengamanan konten, seperti mengunci halaman yang dirusak atau menangani artikel sensitif.

Koalisi menyebut dampak pemblokiran tidak hanya terjadi pada Wikipedia, tetapi juga proyek Wikimedia lain seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary yang terhubung dalam ekosistem pengetahuan terbuka global.

Dalam pernyataannya, Koalisi Damai menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Koalisi juga menyinggung prinsip pembatasan hak yang harus memenuhi uji legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah. Mereka menilai pemblokiran akses login Wikipedia tidak memenuhi prinsip tersebut dan berpotensi merugikan kepentingan publik, termasuk sektor pendidikan.

Selain mendesak pembukaan blokir, Koalisi Damai meminta pemerintah mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam tata kelola ruang digital, meninjau sistem pemantauan konten yang dinilai tidak transparan, serta menjamin mekanisme pemulihan bagi pihak yang terdampak.

Koalisi Damai merupakan gabungan 16 organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu demokratisasi dan tata kelola ruang digital berbasis hak asasi manusia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Komdigi terkait alasan pemblokiran tersebut. (*)