Kemiskinan di Pacitan Masih Tinggi, Dinsos Catat 29 Ribu KK Miskin Ekstrem

PACITAN - Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih cukup tinggi. Dinas Sosial (Dinsos) Pacitan mencatat sebanyak 29.670 kepala keluarga (KK) masuk kategori miskin ekstrem atau desil 1 dalam basis data kesejahteraan sosial.

Selain desil 1, jumlah warga kategori miskin juga masih cukup besar. Dinsos mencatat desil 2 atau kelompok miskin mencapai 28.620 KK, desil 3 atau hampir miskin sebanyak 22.240 KK, serta desil 4 atau rentan miskin mencapai 18.405 KK.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo, mengatakan kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi sasaran prioritas bantuan sosial (bansos).

“Desil 1 itu sangat miskin atau miskin ekstrem. Desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin,” kata Agung, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, kelompok desil 4 masuk kategori ekonomi rentan karena sewaktu-waktu dapat jatuh miskin akibat kondisi penghasilan yang tidak stabil.

“Rentan itu istilahnya mungkin bulan ini dia bisa jajan, bulan depan dia bisa jatuh ekonominya. Ekonomi tidak stabil,” ujarnya.

Meski menjadi kelompok prioritas, Agung mengakui masih ada warga desil 1 dan desil 2 yang belum menerima bantuan sosial. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo. (FOTO: Yusuf Arifai/TIMES Indonesia)

Namun, jumlah pastinya belum dapat dipastikan karena data yang tersedia belum memisahkan secara rinci penerima bansos aktif dengan warga yang belum tersentuh bantuan.

“Kalau secara data tidak bisa dilihat secara detail rinciannya karena yang muncul itu desil 1 secara keseluruhan, yang dapat bantuan maupun yang tidak,” katanya.

Saat ini, Dinsos bersama Kementerian Sosial masih melakukan pembaruan dan sinkronisasi data penerima bansos. Salah satunya dengan mengevaluasi warga kategori ekonomi lebih tinggi yang masih tercatat menerima bantuan.

“Yang desil 5 atau 6 ke atas itu harapannya nanti bisa dialihkan kuotanya untuk desil 1 dan 2 yang belum,” jelasnya.

Agung menyebut validasi penerima masih dilakukan melalui pencocokan nomor induk kependudukan (NIK). Dengan cara itu, warga yang belum mendapatkan bansos bisa dipetakan lebih rinci.

“Kalau secara jumlah belum bisa, tapi kalau by NIK cek per nama itu bisa, cuma satu-satu,” ujarnya.

Di sisi lain, Dinsos menilai pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat agar bisa mandiri.

Menurut Agung, Kementerian Sosial memiliki skema lanjutan berupa program graduasi bagi penerima bansos yang mulai memiliki usaha. Dalam program itu, warga tidak langsung dilepas, melainkan mendapat bantuan stimulan modal usaha.

“Graduasi itu tidak serta-merta dilepas, tapi diberi stimulan untuk modal usaha,” katanya.

Ia berharap pengentasan kemiskinan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, mulai pelatihan usaha hingga bantuan rumah tidak layak huni.

“Kalau berdiri sendiri satu pasti tidak mampu. Jadi memang dikeroyok beberapa OPD untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (*)