Grib Jaya Kabupaten Malang Dukung Pak Dur dalam Polemik Portal Bendungan Lahor

MALANG - Polemik antara pengelola portal Bendungan Lahor Karangkates dan Hadi Wiyono alias Pak Dur, warga Desa Sumberpucung, Kabupaten Malang, terus menyita perhatian publik.

Pak Dur, yang selama ini vokal menolak kebijakan pembatasan akses di Bendungan Lahor, kini menghadapi persoalan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan portal akses bendungan.

Di tengah proses hukum tersebut, GRIB JAYA Kabupaten Malang menyatakan dukungan terbuka kepada Pak Dur. Organisasi masyarakat ini menilai langkah yang dilakukan Pak Dur merupakan bentuk perjuangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di sekitar Bendungan Lahor, Karangkates.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menilai terdapat ketimpangan dalam penanganan persoalan tersebut.

“Pak Dur tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang disudutkan, sebab aspirasi dan kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari kontrol sosial demi kepentingan masyarakat sekitar bendungan,” ujar Damanhury, Selasa (19/5/2026).

Soroti Dasar Hukum Retribusi di Bendungan Lahor

Menurut Damanhury, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog tanpa harus berujung pada proses hukum.

Ia juga menyoroti dasar hukum penarikan retribusi yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I di kawasan Bendungan Lahor.

“Ini memang area milik BUMN, tetapi kita membutuhkan landasan hukum yang jelas sebagai dasar penarikan retribusi. Jika tidak ada landasan hukum, maka hal itu dapat mengarah pada dugaan pungutan liar,” tegasnya.

Selain itu, GRIB JAYA juga mengingatkan bahwa struktur tanggul bendungan selama bertahun-tahun telah dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kritik Adalah Bentuk Kepedulian

Damanhury menegaskan bahwa organisasinya mendukung masyarakat yang berani menyampaikan kritik terhadap persoalan sosial dan lingkungan.

“Kami menghormati masyarakat yang berani menyampaikan kritik dan aspirasi. Jangan sampai masyarakat yang bersuara justru dianggap sebagai musuh. Kritik adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kepentingan bersama,” ujarnya.

Ia memastikan GRIB JAYA akan terus berada di pihak masyarakat kecil dan siap membantu warga yang merasa diperlakukan tidak adil.

Sementara itu, Pak Dur melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, berencana melaporkan balik PJT I ke Polres Malang atas dugaan praktik pungutan liar.

“Terlapor tentunya PJT I, karena yang melakukan pungutan, meminta uang itu mereka. Pelapornya nanti masyarakat, Pak Dur dan kawan-kawan,” kata Muhammad Sholeh usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Malang pada Rabu (29/4/2026).

Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak warga, kebijakan pengelolaan aset negara, serta dinamika hubungan antara masyarakat dan badan usaha milik negara.(*)