Kelas Rangkap di Lereng Bromo Dijadikan Tujuan Wisata Pendidikan

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Keberhasilan Pemkab Probolinggo menerapkan metode pembelajaran kelas rangkap (multigrade teaching) dijadikan praktik baik untuk pendidikan nasional. Terutama bagi daerah yang memiliki permasalahan sama dengan yang dihadapi Pemkab Probolinggo.

Pembelajaran ini diterapkan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayan Pemkab Probolinggo mengalami kekurangan guru, munculnya sekolah kecil yaitu peserta didik di suatu sekolah di bawah 60 anak, serta lokasi sekolah yang ada di area terpencil. Setelah dijalankan sejak 2018, tampak ada hasil yang bagus dan perubahan yang mengarah pada semangat belajar anak-anak meningkat dari sebelumnya.

“Sebelum kelas dirangkap, anak-anak malas belajar. Bayangkan, satu kelas hanya ada empat atau lima anak, yang seharusnya 28 orang. Belajar jadi kurang bersemangat dan tidak nyaman,” terang Dr Fathur Rozi, Kepala Dindikbud Pemkab Probolinggo periode 2020-2023, saat ditemui di Probolinggo beberapa waktu lalu.

Metode Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) adalah seorang guru mengajar dua jenjang kelas sekaligus dalam satu ruang dan waktu yang sama. Kelas I dan II digabung menjadi satu, kelas III dan IV, serta kelas V dan VI.

Semula terdapat delapan sekolah percontohan yang memiliki siswa kurang dari 50 orang pada 2018. Mereka adalah SDN Sapikerep III, SDN Wonokerto II, SDN Sukapura IV, SDN Sukapura III, SDN Ngadisari I, SDN Ngadisari II, SDN Sariwani II, dan SDI Nurul Hikmah As-Sholeh. Sekarang jumlah sekolah yang melaksanakan kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo berjumlah 136 lembaga.

Heri Sulistyanto SSos MSi, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, mengatakan Pemkab Probolinggo berkomitmen akan terus menerapkan program ini di masa mendatang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keaktifan siswa hadir di sekolah, Pemkab Probolinggo juga membuat program Ayo Kembali ke Sekolah.

“Melalui program itu, kami berharap tidak lagi ada anak-anak yang tidak datang ke sekolah atau tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” tegasnya.

Dwijoko Nurjayadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo yang baru menambahkan, rasio guru dengan siswa di sekolah kecil sangat tidak ideal dan tidak efisien. Dengan kelas rangkap, guru memang dituntut menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi.

“Kami juga dikunjungi dari provinsi-provinsi lain untuk melihat dan belajar langsung praktik kelas rangkap,” ungkap Dwijoko.

Bukan hanya itu, ada pula wisatawan domestik yang ingin mengunjungi sekolah-sekolah kecil yang menjadi percontohan kelas rangkap di Kecamatan Sukapura. Kebetulan, lokasi sekolah dekat dengan titik wisata Gunung Bromo.

“Sudah ada para guru yang belajar kelas rangkap sekaligus berwisata ke Bromo,” ujar Dwijoko.

Di masa mendatang, Dindikbud akan bekerja sama dengan dinas pariwisata untuk melatih para sopir jip dan kendaraan wisatawan mengenai kelas rangkap. Diharapkan kelak para sopir dapat memberikan paparan mengenai masing-masing sekolah dan budaya masyarakat sekitar sekolah kepada wisatawan.

Film Niti Kaweruh

Pengalaman pembelajaran kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo dituangkan dalam film dokumenter berjudul “Niti Kaweruh – Menggapai Harapan di Lereng Bromo”.

Yunda Siti Nabila, Communication Officer INOVASI, kemitraan pendidikan antara pemerintah Australia-Indonesia, mengatakan, film produksi INOVASI ini menceritakan bagaimana SDN Sariwani 2 mengatasi masalah kekurangan guru dan siswa.

“Masalah pendidikan tidak saja terjadi di luar Pulau Jawa. Sebenarnya di Pulau Jawa pun masih banyak tantangan dan kesulitan untuk meningkatkan kualitas sekolah,” jelasnya.

Aspek sinematografi yang indah dibalut cerita humanis membuat Dr Drs Rachmadi Widdiharto MA, Direktur Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sangat terkesan.

“Inilah wujud bagaimana mentransformasi pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal, sangat tampak kuat sekali dari film yang diputar tadi,” ungkap Rachmadi di Pendopo Bupati Pemkab Probolinggo.

Bagaimana orang tua yang dulu menjemput anaknya di sekolah untuk diajak ke pasar atau ladang, kini mendorong anak-anaknya untuk bersekolah hingga ke tingkat yang lebih atas. Terutama adanya kebijakan di Desa Ngadisari yang digagas oleh kepala desa setempat. Kebijakan itu adalah anak muda tidak boleh menikah kalau belum mengantongi ijazah kelulusan
SMA atau mengikuti Paket C.

Selanjutnya, Rachmadi menekankan agar program bersama INOVASI ini bisa dilanjutkan oleh para fasilitator daerah untuk menguatkan ekosistem perbaikan kualitas pendidikan di Pemkab Probolinggo.

Film Niti Kaweruh yang berdurasi sekitar 35 menit ini diluncurkan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada 3 Oktober 2023 lalu. Momen tersebut bersamaan dengan kegiatan Kunjungan Pemantauan Bersama oleh INOVASI, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim, serta Kedutaan Besar Australia. Film dapat diakses di YouTube dengan tautan https://bit.ly/LaunchingNitiKaweruh.