Iran Tak Akan Hadiri Perundingan di Pakistan Meski Donald Trump Kirim Wapres JD Vance

JAKARTA - Iran telah memutuskan tidak akan menghadiri acara negosiasi  dengan Amerika Serikat yang diadakan di Islamabad, Pakistan, sekalipun Donald Trump mengirim tim negosiasinya, yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance.

Sampai malam ini, Iran bersikeras belum memutuskan untuk hadir pada momen pembicaraan itu sampai pemimpin AS itu  mengurangi tuntutannya. 

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf telah menegaskan, bahwa Iran tidak akan menerima negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah bayang-bayang ancaman.

Komandan senior IRGC juga memperingatkan bahwa Iran akan merespons dengan tegas terhadap setiap tindakan permusuhan baru.

"Angkatan bersenjata Iran siap memberikan 'tanggapan segera dan tegas' terhadap setiap tindakan permusuhan baru dari pihak lawan," kata komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi dikutip kantor berita Tasnim.

Dia mengatakan Iran memiliki keunggulan militer, termasuk dalam pengelolaan Selat Hormuz, dan tidak akan membiarkan Donald Trump 'menciptakan narasi palsu tentang situasi di lapangan'.

Meskipun Iran sempat membuka Selat Hormuz Jumat lalu, namun mereka menutupnya kembali (terutama untuk negara-negara 'musuh') pada hari Sabtu.

Itu terjadi karena Amerika Serikat ternyata mengkhianati kesepakatan dengan  tidak mau mencabut blokade bahkan melakukan teror dan penyerangan terhadap kapal tanker berbendera Iran. 

Komentar komandan tersebut muncul setelah Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa negaranya tidak akan menghadiri negosiasi selama berada di bawah ancaman.

Bahkan Ghalibaf, yang sedianya akan memimpin delegasi Iran jika perundingan perdamaian berlangsung di Pakistan,  memperingatkan bahwa Iran 'siap untuk mengungkapkan kartu baru di medan perang'.

Trump, yang menganggap pemulihan tingkat pengiriman barang di Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang sebagai prioritas, terus menerus menyuarakan ancamannya  akan melanjutkan pengeboman jika kesepakatan tidak tercapai sebelum batas waktu hari Rabu.

Penuh Khayalan

Dalam sebuah unggahan di akun X-nya pada Selasa pagi tadi, Qalibaf juga mengecam Presiden AS Donald Trump yang tindakannya penuh dengan khayalan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Amerika Serikat yang telah disepakati sejak dua minggu lalu, termasuk blokade angkatan laut dan serangan terhadap kapal dagang Iran di Laut Oman pada hari Minggu.

"Trump, dengan memberlakukan blokade dan melanggar gencatan senjata, ingin dalam khayalannya sendiri, mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri atau untuk membenarkan kembali provokasi perang," katanya.

Qalibaf yang merupakan anggota parlemen terkemuka dan negosiator utama tersebut, menegaskan bahwa taktik tekanan itu tidak akan membuahkan hasil di meja perundingan.

"Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman," katanya. "Selama dua minggu terakhir, kami telah mempersiapkan diri untuk mengungkap kartu-kartu baru di medan pertempuran," tambahnya.

Pernyataan tersebut muncul ketika putaran pembicaraan selanjutnya antara Iran dan AS diselimuti ketidakpastian menyusul agresi Amerika yang kembali terjadi di laut, setelah Angkatan Laut AS melanggar gencatan senjata dengan menargetkan kapal dagang Iran di Laut Oman.

Militer Iran menggambarkan insiden tersebut sebagai pelanggaran kode etik maritim dan menegaskan kembali bahwa sikap tanggap darurat mereka tetap aktif, sambil menekankan kepercayaan pada kemampuan nasional.

Sebelumnya, pada hari Senin, Presiden Masoud Pezeshkian juga tidak suka dengan ancaman AS sebagai taktik tekanan.

Dikatakan bahwa Iran tidak akan tunduk pada paksaan, meskipun Trump terus menerus melontarkan ultimatum militer dan diplomatik.

Namun Iran memperingatkan bahwa mereka memiliki 'kartu baru untuk dimainkan di medan perang' jika gencatan senjata gagal.

Donald Trump mengatakan bahwa 'sangat tidak mungkin' kesepakatan damai dengan Iran akan diperpanjang. (*)