Ini Deretan Penghargaan Diterima Pemkab Morotai Sepanjang Tahun 2022

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Bukan hanya indikator capaian kinerja Pemkab Morotai yang disampaikan Pj Bupati Muhammad Umar Ali di Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah bersama DPRD setempat. Tetapi sejumlah penghargaan yang diterima pun disampaikannya.

Pj Bupati menyatakan, patut disyukuri pada tahun 2022, jumlah penghargaan yang diterima Pemkab Morotai sebanyak 11 penghargaan, baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Lembaga.

Antara lain Penghargaan pemda dengan jumlah muatan balik terbanyak kegiatan tol laut tahun 2022; Penghargaan kabupaten peduli hak azasi manusia (HAM) tahun 2022; Penghargaan Kabupaten pengelola DAK Fisik terbaik tahun 2022 oleh DJPB Provinsi Maluku Utara; Penghargaan penanganan kusta baik oleh Kemenkes RI; serta Penghargaan ketepatan waktu dan tepat jumlah iuran BPJS oleh BPJS Cabang Ternate.

Ada lagi Penghargaan Pemda dengan realiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2020 ke 2021 nomor 4 tertinggi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Penghargaan pegelaran tari tokuwela dengan penari terbanyak oleh Museum Rekor Indonesia (MURI); Penghargaan pemda yang mensukseskan program JKN-KIS dan pencapaian UHC tahun 2022 oleh BPJS Cabang Ternate; Penghargaan eliminasi malaria di Kabupaten Pulau Morotai oleh Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan eradikasi frambusia dari Kemenkes  RI; dan Penghargaan UHC Award dari Kemenko PMK RI. 

"Serta insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, semoga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Maluku Utara akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022," ujarnya, Selasa (28/3/2023)

M Umar Ali mengatakan, apabila Morotai mendapatkan WTP, maka ini adalah WTP yang ke-enam kalinya diterima oleh Pemkab Morotai secara berturut-turut sejak berdirinya kabupaten sampai dengan sekarang.

"Kami berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas untuk mendukung  terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Ke depan akan kami upayakan untuk tetap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Menurut orang nomor satu di Pemkab Morotai, raihan opini WTP ini, merupakan hasil kerja semua pihak dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan tindaklanjut temuan BPK-RI dan permasalahan di tahun sebelumnya. "Saya juga menginggatkan kepada seluruh elemen pelaksana APBD Kabupaten Pulau Morotai, agar dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 ini, selalu mengedepankan kehati-hatian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku," tutupnya.(*).