Impian untuk Sekolah Gratis di Banyuwangi Bakal Segera Terwujud

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Angin segar berhembus kencang di Banyuwangi, Impian anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis tampaknya akan segera menjadi kenyataan. 

Kabar gembira itu datang dan dikatakan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam agenda yang bertajuk ‘Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-Pilar Sosial di Banyuwangi’ di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada, Jumat (18/4/2024).

“Harapanya Banyuwangi masuk tahap pertama dengan kehadiran Sekolah Rakyat, dan pembelajaran bisa dimulai tahun ini,” Kata Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Jumat (18/4/2024).

Dalam kesempatan doorstop bersama awak media, Gus Ipul menerangkan, di tahap pertama ini ditargetkan ada 200 pembangunan Sekolah Rakyat seluruh Indonesia.

Untuk saat ini sejumlah kementerian tengah melakukan survei atau verifikasi di beberapa kabupaten untuk melihat apakah telah memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat.

“Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan 200 pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten atau kota seluruh Indonesia,” terangnya.

Sekolah Rakyat, masih kata Gus Ipul, dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter.

Gratis, biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas asrama.

“Ini semuanya gratis. Makan, minum, alat tulis, bahkan tempat tinggal di asrama. Ini bukan sekadar sekolah, tapi juga pusat pembinaan karakter,” ujarnya.

Perlu digaris bawahi, untuk sasaran utama sekolah ini yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 atau lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional. 

“Kalau sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi tetap prioritas paling miskin. Kita punya data 9 juta KPM di desil 1,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, termasuk dalam penyediaan guru dan tempat. Yang mana, bupati dan walikota diminta untuk mengusulkan tempat Sekolah Rakyat dan guru-guru dari daerah masing-masing. Untuk guru, diprioritaskan PNS dan P3K, jika kebutuhan tersebut belum cukup dapat diambil dari P3K paruh waktu atau dipertimbangkan untuk rekrutmen PPG.

“Ini kerja bersama, bukan hanya Kementerian Sosial. Kementerian PU yang bertugas untuk pembangunan, Kemendikbud untuk kurikulum dan rekrutmen guru, dan kami di Kemensos mendukung dari sisi sosial dan data,” tambahnya.

Gus Ipul mengungkap, Banyuwangi sendiri sudah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektare, dari syarat minimal yaitu 6 hektare. Hal ini menandakan jika Bumi Blambangan telah siap berdiri Sekolah Rakyat untuk SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru dan fasilitas olahraga.

“Kita berharap Banyuwangi bisa jadi pelopor Sekolah Rakyat tahun ini,” ungkapnya.

“Kedepan dengan adanya Sekolah Rakyat ini mudah-mudahan lebih turun lagi angka kemiskinan karena Presiden menargetkan di 2026 kemiskinan ekstrim 0 persen,” imbuh Gus Ipul.

Sementara itu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. Dirinya mengatakan, jika telah menyiapkan dua lokasi sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Kelurahan Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi, Kecamatan Licin.

“Kami sudah usulkan ke Kementerian Sosial dan alhamdulillah sudah dicek langsung. Tinggal menunggu penetapan lokasi mana yang paling cocok. Nah mudah-mudahan ini menjadi tempat yang layak dan kita bisa mulai tahun ini,” katanya.

Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi.

“Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini jawaban konkret dari negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mensos Gus Ipul juga mengajak para pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, Pendamping PKH, dan relawan lainnya untuk aktif mendampingi proses rekrutmen siswa dan mengawal program agar berjalan tepat sasaran. (*)