Gugus Kendali Mutu FH YARSI Menjamin Mutu Berkualitas di SMAN 103 Jakarta Timur

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H., M.H., Gugus Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas YARSI, bersama Nurul Fajri Chikmawati, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas YARSI, memimpin Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang memberikan edukasi kepada siswa dan siswi kelas XII-IPS tentang integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di SMAN 103 Jakarta Timur pada hari Kamis, 14 Desember 2023. Turut terlibat dalam penyuluhan ini elemen mahasiswa FH YARSI, yaitu Marsya Niswah Aulia Rahman, Adara Aulia Haryadit, dan Khaela Zikra Insyani Tahir.

NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Meskipun demikian, dengan diintegrasikannya NIK menjadi NPWP, bukan berarti otomatis mereka yang berumur 17 tahun dapat disebut sebagai Wajib Pajak.

Implementasi penuh NIK sebagai NPWP, yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, mundur menjadi 1 Juli 2024 sesuai dengan PMK 136/2023 yang mengubah PMK 112/2022. Oleh karena itu, NPWP dengan format 15 digit masih dapat digunakan hingga tanggal 30 Juni 2024.

Menurut Evie, seorang akademisi YARSI yang memiliki pengalaman cukup lama di bidang pengendalian mutu pendidikan, "Edukasi tentang NIK ini sangat penting bagi siswa SMA yang baru mendapatkan KTP mereka. Penyuluhan ini menjadi langkah awal dalam memahami dasar-dasar hukum dan hal-hal pokok lainnya yang penting bagi mereka untuk dipahami."

Bapak Meto Firmansyah, S.Kom, Wakasek Kurikulum, memberikan sambutan positif terhadap kedatangan tim FH YARSI di SMAN 103 Jakarta yang telah memilih sekolahnya sebagai obyek penyuluhan. Beliau juga berharap agar gerakan pendidikan ini dapat terus berlanjut.