DPRD Bontang Minta Insentif Petugas Kamtibmas, RT dan Kader Kesehatan Dinaikkan

TIMESINDONESIA, BONTANG – Sejumlah anggota DPRD Bontang mengkitisi minimnya pemberian insentif kepada sejumlah mitra pemerintah di wilayah kelurahan hingga RT. Antara lain insentif untuk petugas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Selain itu juga insentif pengurus RT, kader posyandu, Keluarga Berencana (KB), hingga kader kesehatan lainnya.

Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang menyampaikan, perlunya ada rumusan dari Wali Kota dan jajarannya untuk membahas masalah tersebut. Apalagi dalam Undang-Undang tentang desa dan kelurahan, besaran itu juga diatur, yakni lima persen. 

Di sisi lain, petugas kamtibmas juga merupakan mitra kerja dari setiap kelurahan yang ada di Kota Taman. Belum lagi insentif ketua RT yang selama 7 tahun terakhir hanya Rp1 juta. Menurutnya, hal itu perlu dinaikkan. 

“APBD kita juga sudah lumayan saat ini. Jadi tidak ada salahnya jika pemerintah mencoba memikirkan hal itu,” pinta pria yang akrab disapa BW tersebut. 

Ditambahkan Faisal, anggota Komisi III DPRD Bontang, kenaikan insentif para kader kesehatan juga perlu dipikirkan. Sebab sudah beberapa kali berganti Wali Kota, besaran insentif mereka hanya di kisaran Rp150-200 ribu. 

“Padahal mereka yang membantu pemerintah datang dari rumah warga satu ke ke rumah yang lain,” bebernya, (29/6/2023)

Menjawab hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase bakal merumuskan hal itu dan segera mendorong ke DPRD Bontang untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya pemberian itu diharapkan bisa terealisasi di APBD Perubahan. (d)