DPRD Banyuwangi Sidak Penyebab Kemacetan Horor Pelabuhan Ketapang

Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Juni 25, 2026 - 15:31
DPRD Banyuwangi Sidak Penyebab Kemacetan Horor Pelabuhan Ketapang
BANYUWANGI -

BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pelabuhan Ketapang, Kamis, (25/6/2026). Kedatangan rombongan wakil rakyat ke kantor ASDP Cabang Ketapang ini untuk  mencari akar persoalan, sekaligus mendorong langkah konkret agar antrean kendaraan tidak kembali terulang pada masa liburan maupun momen besar lainnya.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, dengan didampingi Sekretaris Komisi IV Ratih Nur Hayati, ST, bersama anggota Dr. Zaki Al Mubarok, M.Si, Yusieni, Umi Kulsum, Suwito, serta Dra. Hj. Nunuk Sri Rahayu, M.M. 

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh General Manager ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Arief Eko Kurniansjah, beserta jajaran.

Komisi IV DPRD Banyuwangi menanyakan penyebab kemacetan kepada ASDP Cabang Ketapang. (Foto: Fazar Dimas/TIMES Indonesia)
Komisi IV DPRD Banyuwangi menanyakan penyebab kemacetan kepada ASDP Cabang Ketapang. (Foto: Fazar Dimas/TIMES Indonesia)

Dalam pertemuan tersebut, Patemo menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kemacetan yang sempat mengular di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor agar tidak menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang lebih luas.

“Kami mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama ASDP Ketapang dan menghadirkan berbagai stakeholder terkait, termasuk KSOP serta unsur pengusaha. Tujuannya agar ditemukan solusi yang benar-benar efektif dalam mengatasi kemacetan,” ujarnya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini menjelaskan salah satu persoalan utama yang menjadi fokus pembahasan adalah kapasitas dermaga yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan lalu lintas kendaraan, khususnya kendaraan bertonase besar. Akibatnya, banyak kendaraan harus menunggu di buffer zone sebelum akhirnya memasuki area pelabuhan.

Selain itu, peningkatan kapasitas dermaga menjadi kebutuhan mendesak agar kendaraan besar tidak lagi terjebak antrean panjang. Dukungan fasilitas yang memadai, arus kendaraan dari arah utara dapat langsung masuk ke pelabuhan dan terlayani melalui fasilitas penyeberangan yang tersedia.

“Kalau kapasitas dermaga ditingkatkan, kendaraan besar tidak perlu berputar atau menunggu terlalu lama. Ini akan mengurangi antrian yang selama ini sering terjadi di depan area penyeberangan,” kata Patemo.

DPRD Banyuwangi juga mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Harapannya, saat musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, kondisi lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang sudah jauh lebih lancar dibandingkan saat ini.

Selain persoalan dermaga, sistem tiket penyeberangan juga menjadi sorotan. Komisi IV meminta adanya penyempurnaan sistem ticketing agar proses pelayanan lebih sederhana, efektif, dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan akibat kendala administrasi.

Patemo juga meminta adanya perhatian serius dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah pusat terhadap konektivitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Menurutnya, pembangunan fasilitas di kedua sisi penyeberangan harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan kapasitas. 

“Percuma kapal banyak kalau tempat sandarnya tidak cukup. Karena itu harus ada sinkronisasi antara Ketapang dan Gilimanuk, baik jumlah dermaga maupun kapasitas pelayanannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, pelabuhan Ketapang memiliki 9 dermaga, sedangkan disisi pelabuhan Gilimanuk hanya memiliki 7 dermaga. Tentu, hal ini menjadikan tempat kapal yang bersandar tidak berimbang.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Arief Eko Kurniansjah, menyampaikan bahwa DPRD Banyuwangi memberikan dukungan penuh terhadap sejumlah program yang sedang didorong ASDP Cabang Ketapang. Di antaranya penambahan dermaga di Gilimanuk, peningkatan kapasitas dermaga MB/AMB di Ketapang, hingga pembangunan jembatan akses dari Bulusan menuju pelabuhan.

Menurutnya, keberadaan jembatan akses tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko kepadatan di jalan raya. Selama ini kendaraan dari kawasan Bulusan masih harus kembali melewati jalur utama sebelum masuk ke pelabuhan, sehingga berpotensi menambah kemacetan.

“Prinsipnya DPRD mendukung seluruh upaya percepatan yang kami usulkan. Ke depan, langkah-langkah ini akan kami tindak lanjuti bersama seluruh stakeholder terkait agar pelayanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk semakin optimal,” ujarnya. (*) 

Apa Reaksi Anda?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow