Dari Kota Adipura ke Krisis Sampah, Mengapa Persoalan Sampah Pacitan Tak Kunjung Terurai?

PACITAN - Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan datang setiap hari tanpa jeda. 

Truk-truk pengangkut masuk bergantian, menumpahkan residu rumah tangga, plastik kemasan, hingga limbah pasar. 

Di sela-sela aroma menyengat, sejumlah pemulung memilah botol plastik dan kardus yang masih bernilai jual. Pemandangan itu nyaris tak berubah dari tahun ke tahun.

Di tengah rutinitas tersebut, Kabupaten Pacitan justru gagal mempertahankan capaian Adipura 2025 yang merupakan simbolik paling bergengsi di bidang kebersihan.

Kegagalan itu seperti membuka kembali pertanyaan lama, benarkah persoalan sampah Pacitan selama ini belum pernah benar-benar selesai?

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pacitan, volume sampah yang masuk ke TPA Dadapan masih berkisar 30 hingga 35 ton per hari. 

Bahkan, di titik tertentu, timbunan yang didominasi sampah rumah tangga dan plastik mencapai sekitar 28–30 ton setiap hari. 

Angka itu relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir, meski pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas pengolahan berbasis TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

Ironisnya, persoalan sampah di Pacitan seperti terus berputar pada pola yang sama, volume tinggi, armada terbatas, pemilahan minim, hingga masih ketergantungan besar pada TPA.

TPA yang Menjadi Penampung Segala Masalah

TPA Dadapan sesungguhnya sudah lama berada dalam tekanan.

Sejak 2023, pemerintah daerah mengakui sebagian area penampungan di lokasi tersebut mulai mengalami overload.

Lonjakan produksi sampah harian yang konsisten membuat kapasitas lahan terus tergerus. Pemerintah bahkan mulai memikirkan strategi pengurangan sampah dari hulu untuk menekan beban TPA. 

Namun, upaya itu belum sepenuhnya efektif. Sebab dalam praktiknya, sebagian besar sampah masyarakat tetap berakhir di titik yang sama, TPA Dadapan.

Koordinator lapangan TPA Dadapan, Sarpani, mengungkapkan sampah dari rumah tangga masih mendominasi.

Memang ada pengurangan setelah sejumlah TPS3R dibangun di beberapa wilayah. Tetapi aliran sampah tak pernah benar-benar berhenti.

“Sekarang agak berkurang karena ada TPS3R. Tapi masih banyak juga masyarakat yang buang ke sini,” katanya. 

Yang menjadi soal, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga juga belum berjalan konsisten.

Sebagian warga sebenarnya sudah memilah organik dan anorganik. Namun ketika pengangkutan dilakukan, sampah sering kembali bercampur karena sistem armada belum sepenuhnya mendukung pengelolaan terpisah.

Akibatnya, upaya pengurangan sampah dari sumber kerap berhenti di tengah jalan.

Kegagalan Pacitan meraih Adipura 2025 pada akhirnya bukan hanya soal hilangnya trofi. Bagi banyak pihak, itu menjadi alarm bahwa tata kelola sampah daerah belum sepenuhnya kuat.

Sekretaris DLH Pacitan Muhamad Muslih mengakui, persoalan terbesar justru berada pada lemahnya pencatatan pengelolaan sampah masyarakat, terutama di pedesaan.

Banyak desa sebenarnya telah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk kebutuhan pertanian. Tetapi praktik tersebut tidak terdokumentasi secara rinci. 

Dalam skema penilaian baru Adipura, aktivitas yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada.

Pemerintah pusat kini lebih menekankan pengurangan sampah berbasis data, bukan sekadar visual kota bersih.

Jika sebelumnya penilaian banyak bertumpu pada estetika jalan dan ruang publik, kini yang dihitung adalah berapa ton sampah berhasil ditekan dari sumber, bagaimana kebijakan daerah bekerja, serta bagaimana TPA dikelola. 

Di titik inilah Pacitan tersandung.

Banyak aktivitas pengolahan sampah berjalan secara sporadis, berbasis kebiasaan warga, tetapi tak memiliki dokumentasi kuat.

Padahal, tanpa data, pengurangan sampah tidak pernah masuk hitungan resmi.

Ketergantungan pada Pemulung

Satu fakta lain yang jarang terlihat dalam diskursus kebijakan adalah besarnya peran sektor informal.

Di TPA Dadapan, pengurangan sampah plastik masih banyak bertumpu pada para pemulung.

Mereka menjadi 'mesin sortir' paling nyata di lapangan. Botol plastik, kardus, logam ringan, hingga barang bekas bernilai ekonomi dipisahkan sebelum masuk ke timbunan akhir.

Sampah yang lolos dari tangan mereka praktis akan terkubur di TPA. 

Situasi ini menunjukkan paradoks pengelolaan sampah di daerah.

Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai sanitary landfill, ekonomi sirkular, hingga pengurangan residu berbasis teknologi.

Di sisi lain, praktik pemulihan sampah masih bergantung pada tenaga manusia informal dengan perlindungan minim.

Tanpa mereka, volume sampah plastik yang menumpuk kemungkinan jauh lebih besar.

Ketika Biaya Menggunung, Armada Tetap Minim

Persoalan semakin kompleks ketika biaya operasional naik.

DLH Pacitan kini menghadapi lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi Dexlite yang menyentuh kisaran Rp26 ribu per liter. Kenaikan ini mulai membebani biaya pengangkutan sampah, sementara pelayanan tidak mungkin dihentikan. 

Kepala DLH Pacitan, Cicik Raudhatul Jannah, memastikan ritase pengangkutan masih berjalan normal. Namun, ruang fiskal semakin sempit.

Masalahnya, armada kebersihan juga terbatas.

Pacitan saat ini hanya memiliki satu truk amrol utama untuk menunjang pengangkutan sampah menuju TPA.

Dengan beban harian mencapai 30–35 ton, efisiensi kerja menjadi taruhan besar. Jika satu armada terganggu, risiko penumpukan di sejumlah titik kota bisa meningkat.

Di sisi lain, target nasional justru semakin ketat.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pengelolaan sampah nasional masih berada di kisaran 39 persen dan mendorong seluruh daerah mempercepat pengurangan sampah serta menghentikan pola open dumping.

Jawa Timur sendiri masih menghasilkan lebih dari 12 ribu ton sampah per hari, dengan ribuan ton di antaranya belum tertangani optimal. 

Persoalan yang Tak Pernah Benar-Benar Selesai

Pacitan sesungguhnya bukan daerah yang asing dengan Adipura. Kabupaten ini pernah berkali-kali menerima penghargaan kebersihan tersebut sejak lebih dari satu dekade lalu.

Namun, perubahan indikator nasional menunjukkan satu hal penting: kota bersih tak lagi cukup hanya tampak bersih. 

Persoalan sampah kini bukan semata urusan petugas penyapu jalan atau armada pengangkut.

Ia menjadi soal kebiasaan masyarakat, sistem pencatatan, dukungan anggaran, hingga keberanian pemerintah membangun tata kelola baru.

Selama sebagian besar sampah masih berakhir di TPA tanpa pemilahan yang konsisten, selama rumah tangga belum menjadi titik awal pengurangan.

Dan selama data pengelolaan tetap tercerai-berai, problem sampah Pacitan tampaknya masih akan menjadi cerita yang terus berulang dan hanya menumpuk perlahan, tetapi tak kunjung benar-benar terurai.  (*)