Dapat Seragam Baru, 4.485 Linmas di Kota Malang Siap Terjun Kawal Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, MALANG – Sebanyak 4.480 Linmas di Kota Malang bakal diterjunkan untuk mengawal pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Para Linmas, nantinya bertugas untuk menjaga, memberi perlindungan kepada masyarakat dan mengawal proses Pemilu 2024 di masing-masong wilayahnya.

Bahkan, Pemkot Malang juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan seragam baru bagi para Linmas. Lalu, Linmas nantinya juga akan mendapat insentif sebesar Rp200 ribu per bulan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan premi Rp10.260 per bulan selama 12 bulan atau selama tahun politik 2024.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono mengatakan, anggaran seragam baru bagi Linmas tersebut diambil melalui APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2024 yang baru saja disepakati beberapa waktu lalu.

"4.485 sudah kami fasilitasi persiapannya untuk Pemilu. Jadi pada 2024, itu untuk insentif BPJS Ketenagakerjaan sudah termasuk dan tidak mengurangi insentif. Pakaian juga sudah (masuk anggaran)," ujar Heru, Rabu (6/12/2023).

Tak hanya itu, Satpol PP Kota Malang juga akan menyiapkan Linmas isidentil yang diambil dari tenaga non ASN sebanyak 395 orang untuk membantu para Linmas yang berjaga di masing-masing wilayahnya.

"Iya itu kita siapkan semua untuk Pemilu 2024," katanya.

Sementara, anggota DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan menyebutkan, anggaran untuk seragam baru, insentif hingga BPJS Ketenagakerjaan merupakan usulan dari DPRD Kota Malang.

Apalagi, Harvad menilai bahwa seragam yang digunakan Linmas saat ini tak layak dan perlu diganti, sembari menyambut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

"Mengingat ada beberapa Linmas yang seragamnya sudah tidak layak termasuk kebutuhan TPS. Usulan seragam Linmas memang kami yang mengusulkan. Jadi kami sangat mendorong untuk pengadaan seragam penunjang kinerja Linmas menyambut Pemilu 2024," ungkapnya.

Harvad menuturkan bahwa sebenarnya DPRD Kota Malang ingin Linmas mendapat perhatian, terutama soal kesejahteraan hingga jaminan sosial. Akan tetapi, kemampuan APBD Kota Malang hanya mampu memberikan insentif senilai Rp200 ribu per bulan saja. 

Padahal, lanjut Harvad, keberadaan Linmas cukup krusial dan penting menjadi garda terdepan menjaga kondusifitas dan keamanan di lingkungan RW saat pelaksanaan Pemilu 2024. 

"Mereka tak hanya mengamankan Pemilu saja tapi juga keamanan di tengah masyarakat. Bahkan juga turun saat ada bencana. Kemampuan APBD Kota Malang hanya mampu  memberikan insentif senilai Rp200 ribu per bulan," tandasnya. (*)