Bambang Haryo Sebut Kenaikan Cukai Rokok Ganggu Perekonomian Masyarakat 

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan pemerintah yang secara terus menerus menaikkan cukai rokok. 

Harga rokok mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak 2019-2023 mencapai sebesar kurang lebih 70 persen.

Menurut pria yang lekat disapa BHS ini, kenaikan cukai rokok bisa berdampak terhadap multipplier effect ekonomi di masyarakat.

"Harusnya kementerian keuangan paham dampak kenaikan cukai rokok yang mengakibatkan harga rokok naik sangat tinggi dari 2019 ke 2023 sebesar kurang lebih 70 persen," ucap BHS di Surabaya, Sabtu (11/11/2023).

Ia mengatakan, sekitar 97 juta rakyat Indonesia adalah perokok, sehingga kenaikan cukai dinilai bisa mengganggu perekonomian dan kehidupan di masyarakat.

Sebanyak 70,5 persen dari total penduduk laki- laki di Indonesia adalah perokok. Mereka sudah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok.

"Bahkan ada istilah lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, karena konsumsi rokok itu bisa sebagai penghilang stres, menurut perokok dan benerapa ahli," ungkap BHS. 

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini menambahkan, Indonesia pernah menjadi  negara tujuan wisatawan asing terbesar di dunia pada masa Kolonial Belanda.

Wisatawan menikmati tembakau Indonesia yang rasanya tidak ada banding di negara lain, sehingga mereka merasa rileks atau segar kembali.

Sementara pada masa kini, para istri perokok menginginkan suaminya tidak stres dalam pekerjaan. Akhirnya, mereka rela mengorbankan pendapatan suaminya yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun karena cukai naik, harga rokok juga ikut naik sehingga pengeluaran kian membengkak.

"Sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban kenaikan cukai rokok dan menjadi generasi stunting serta gagal tumbuh karena kenaikan harga rokok," ujarnya.

Dikatakan BHS, kementerian keuangan yg dimotori oleh Menkeu Sri Mulyani seharusnya paham, jumlah pajak yang sudah dibebankan kepada perokok sudah sangat besar totalnya 73 persen dari harga rokok untuk pajak, yang terdiri 60 persen cukai rokok, 10 persen PPN dan 3 persen pajak daerah. 

Sedangkan penerimaan cukai rokok saja satu tahunnya sudah sangat besar sekitar Rp200 triliun pada 2022. Angka itu naik dari 2019 sebesar Rp164 triliun. 

"Ini belum termasuk PPN dan pajak daerah loh, masih kurangkah membebani masyarakat?," tanya BHS.

"Apa yang didapat si perokok dari pemerintah, BPJS atau KIS kah? Kan juga tidak?," tegasnya.

"Kita semua seharusnya paham bila perokok terjadi ketidakmampuan untuk membeli rokok, maka dampak multipplier effect ekonominya luar biasa besar di masyarakat, karena sekitar 30 persen dari total UMKM yang berjumlah 64,2 juta sangat tergantung kepada konsumennya yang merokok," lanjut BHS.

Ia pun memberikan contoh. Misalnya warteg, warkop, diskotik, cafe-cafe dan lain-lain. Mereka akan tergerus kehidupannya karena konsumennya, perokok itu, akan menurun tajam.

"Padahal ekonomi kita sangat tergantung kepada UMKM," imbuh mantan Ketua Komtap Utilitas Umum Bidang Infrastruktur KADIN Pusat itu.

Lebih lanjut kata, Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI, buruh pabrik rokok di Indonesia yang jumlahnya sekitar 5,9 juta dan petani tembakau yang berjumlah sekitar 600 ribu akan terpengaruh kehilangan pekerjaan dan ekonomi sekitar kehidupan mereka akan hancur total.

"Sudahlah, stop kenaikan cukai rokok dan malah seharusnya turunkan," katanya.

BHS masih yakin Presiden Jokowi akan membatalkan kenaikan cukai rokok seperti yang pernah terjadi di tahun 2018 dalam Rapat Paripurna DPR-RI di hadapan Menteri Keuangan RI. Saat itu BHS sebagai Anggota DPR-RI menolak keras kenaikan cukai rokok dan ia meminta untuk dibatalkan. 

"Alhamdulillah tiga hari kemudian Presiden Jokowi membatalkan kenaikan cukai rokok yang akan membebani masyarakat pada waktu itu. Kita harus melindungi ekonomi Indonesia secara komprehensif, jangan hanya memikirkan sub sektor saja, pikirlah untuk keberhasilan dan kepentingan bangsa Indonesia secara luas," tuntas Bambang Haryo Soekartono. (*)