Wali Kota Probolinggo Temui Mahasiswa, Enam Tuntutan PMII dan BEM Dibahas dalam Audiensi

PROBOLINGGO - Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Probolinggo akhirnya berbuah meja bundar. Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, menerima perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Probolinggo di lounge Kantor Wali Kota, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ketua Umum PMII, Dedy, menyebut aksi demonstrasi yang sebelumnya bergulir adalah langkah terakhir setelah beberapa kali audiensi dirasa tidak membuahkan dampak nyata. 

"Kami berharap audiensi ini menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi kesejahteraan guru dan dunia pendidikan," ujar Dedy.

Setidaknya, enam catatan kritis mengemuka. Mahasiswa menyoroti penghentian sementara BOSDA yang dinilai penting bagi operasional sekolah. 

Kemudian, lamanya waktu tunggu pengangkatan profesi guru, pengurangan honor guru madrasah diniyah, kebijakan relokasi PKL, nasib UMKM, hingga pengadaan mobil dinas baru di tengah narasi efisiensi anggaran.

"Arah pembangunan daerah tidak boleh melulu infrastruktur. Pendidikan dan masyarakat kecil juga butuh perhatian besar," tegas perwakilan mahasiswa dalam audiensi tersebut.

Audiensi PMII dan Aliansi BEM Probolinggo Raya bersama Wali Kota dan Wakil serta Forkopimda Kota Probolinggo  (Foto: Humas Pemkot Probolinggo For TIMES Indonesia)

Menanggapi itu, Dokter Aminuddin tidak ambil pusing dengan kritik. Justru ia menyambut. 

"Kritik dan masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah tidak antikritik. Kami ingin semua kebijakan dapat dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman," ungkapnya dengan lugas.

Ia kemudian merinci satu per satu pokok tuntutan. Soal BOSDA, penghentian sementara terjadi lantaran proses pengalihan sistem pencairan dari tunai menjadi non tunai. 

Soal kekurangan tenaga pendidik, ia memastikan akan ada rekrutmen ASN ke depan. Sementara untuk honor guru ngaji yang turun, Aminuddin menyebut itu bukan pemotongan seenaknya, melainkan kebijakan pemerataan agar bantuan bisa menyentuh lebih banyak penerima. Ia mengklaim langkah itu telah melalui kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif.

Adapun pengadaan mobil dinas listrik, ia menyebut sebagai bagian dari program pusat yang disepakati dengan DPRD. "Ini efisiensi jangka panjang terhadap biaya operasional," katanya.

Untuk relokasi PKL, pemerintah mengklaim penataan dilakukan sesuai aturan dan penyediaan lokasi strategis dilakukan lewat skema CSR, tanpa membebani APBD. 

"Pelaku usaha harus terus berinovasi agar tetap punya daya saing," imbuh Aminuddin.

Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, yang turut hadir mempertegas bahwa penyesuaian honor guru ngaji bukan penghapusan melainkan langkah pemerataan. 

Ia juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut memberi gagasan dalam kebijakan penataan PKL dan lainnya. 

"Mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah. Ide dan pemikiran kalian kami harapkan jadi bagian dari solusi," katanya.

Audiensi yang berlangsung alot itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota Rico Yumasri, Pj Sekdakot Rey Suwigtyo, para asisten, serta perwakilan Kodim 0820 Probolinggo. Suasana memang cair, namun mahasiswa tetap berharap janji-janji ini tidak berakhir sekadar catatan di atas kertas. (*)