Krisis Guru: Ribuan Pendidik Pensiun, DPRD Jatim Desak Solusi Anggaran Pusat
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno memperingatkan ancaman kelumpuhan pendidikan di Jatim akibat gelombang pensiun guru dan keterbatasan APBD.
SURABAYA - Sektor pendidikan di Jawa Timur menghadapi tantangan besar. Di tengah prestasi lulusan yang meningkat, ancaman kelumpuhan layanan pendidikan membayangi seiring rencana penghapusan tenaga honorer pada 2027 serta gelombang pensiun guru yang mencapai puncaknya tahun ini.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, memberikan peringatan keras terkait kondisi ini. Ia mencatat mayoritas sekolah di Jawa Timur saat ini dalam kondisi pincang akibat kekurangan guru tetap.
"Kami akan undang Dinas Pendidikan dan BKD minggu depan agar persoalan ini segera mendapatkan keterangan pasti. Kita harus mitigasi lebih awal. Jangan sampai prestasi Jawa Timur terganggu karena nasib guru-guru honorer ini belum jelas," ujar Sri Untari di Gedung DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Sri Untari membeberkan fakta bahwa pemenuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah rata-rata baru menyentuh angka 70 persen. Situasi ini kian pelik lantaran tahun ini Jawa Timur mencatatkan angka pensiun guru yang cukup besar, yakni mencapai 1.300 orang.
Terkait wacana pengalihan beban gaji honorer ke daerah, politisi senior asal Dapil Malang Raya ini menyatakan keberatannya secara terbuka. Ia menilai kapasitas fiskal daerah sudah terlalu terbebani oleh penugasan dari pemerintah pusat.
"Kalau menggunakan APBD, tidak kuat. Anggaran kita sudah terpangkas Rp2,8 triliun tahun 2026 ini, setelah sebelumnya di 2025 juga terpangkas hampir Rp5 triliun. Kekuatan fiskal daerah kita hanya 17,6 persen PAD. Belum lagi beban earmarked (alokasi khusus) yang ditugaskan ke kita sudah sangat banyak," tegasnya.
Ia mendesak agar Pemerintah Pusat melalui APBN turut mengambil peran dalam pembiayaan tenaga pendidik. Hal ini mengingat jumlah ASN dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemprov Jatim yang mencapai lebih dari 60 ribu orang.
"Kami berharap Pemerintah Pusat mengalokasikan pajak-pajak masuk itu ke sana (gaji guru). Jangan semua dibebankan pada APBD. Nanti layanan kita ke masyarakat bisa kacau dan tidak bisa optimal," pungkas Sri Untari. (*)
Apa Reaksi Anda?
