Presiden Prabowo Instruksikan Badan Gizi Nasional Tertibkan Dapur MBG

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis) maupun standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik, usai menghadiri rapat kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan," ujar Nanik menirukan arahan Presiden.

Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran dan Monopoli

Dalam laporannya kepada Presiden, Nanik menjelaskan bahwa BGN terus melakukan suspend atau penutupan sementara terhadap SPPG yang menyalahi aturan. Langkah tegas ini diambil terhadap satuan pelayanan yang memicu kejadian luar biasa (KLB), hingga oknum mitra yang melakukan monopoli pemasok atau menaikkan harga bahan baku demi keuntungan pribadi.

Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo memberikan dukungannya. "Bagus, lanjutkan terus," ucap Presiden sebagaimana ditirukan oleh Nanik.

Fokus Sasaran: Prioritas bagi Masyarakat Kurang Mampu

Selain aspek teknis, Presiden menekankan agar distribusi Makan Bergizi Gratis benar-benar menyasar penerima manfaat yang membutuhkan perbaikan gizi. Presiden meminta agar program ini tidak dialokasikan bagi kalangan mampu yang orang tuanya telah memenuhi kebutuhan gizi di rumah.

"Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orang tuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya," jelas Nanik.

Guna memastikan distribusi yang tepat sasaran, BGN akan membentuk tim khusus untuk menyisir data penerima manfaat. Langkah ini diambil agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Program Tidak Bersifat Paksaan

Presiden juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan dengan paksaan, terutama bagi sekolah atau kelompok masyarakat yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.

"Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi," tegas Nanik.

Pendekatan berbasis kebutuhan dinilai menjadi kunci efektivitas program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kelompok rentan. BGN berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan evaluasi agar program unggulan ini berjalan optimal dan transparan. (*)