Peredaran Narkotika Masih Marak, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pengawasan Jalur Laut Diperketat

SURABAYA - LRentetan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika skala besar di Jawa Timur sepanjang Juli 2026 mulai dari penyitaan 3,37 ton ganja di Gresik hingga 5,4 kilogram sabu di Bangkalan menjadi alarm keras bagi kedaulatan hukum dan keselamatan generasi muda di wilayah ini. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah apalagi membiarkan Jatim terus-menerus dicap sebagai sarang dan pasar empuk bandar narkoba.

​Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDIP, Andy Firasadi, menekankan bahwa maraknya penangkapan bukan sekadar prestasi penegakan hukum, melainkan cermin telanjang betapa masif dan terstruktur ancaman jaringan barang haram tersebut.

​Berdasarkan data Polda Jawa Timur sepanjang Semester I-2026, tercatat ada 3.157 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan total 4.061 tersangka. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 4,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

​"Jawa Timur tidak boleh menjadi surga bagi bandar narkotika. Ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, melainkan menyangkut masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat kita," ujar Andy di Surabaya, Sabtu (1/8/2026).

​Politisi dari daerah pemilihan Lamongan-Gresik tersebut menyoroti kerawanan khusus di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) serta kawasan pesisir Jatim. Topografi Madura yang dipenuhi pelabuhan rakyat dan jalur laut informal (jalur tikus) disinyalir menjadi celah strategis yang dimanfaatkan jaringan internasional maupun lokal untuk menyudutkan peredaran.

​Menurut Andy, pendekatan law enforcement (penindakan) semata di hilir tidak akan pernah cukup memutus rantai pasokan selama pintu masuk distribusi utama tidak diperketat.

​"Kalau setiap tahun ribuan kasus terus terungkap, artinya kita sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Penangkapan memang penting, tetapi negara tidak boleh sekadar pemadam kebakaran. Kita harus memutus mata rantai pasokan di jalur laut dengan sinergi ketat antara Pemda, Kepolisian, BNN, TNI AL, hingga komunitas nelayan lokal," tegasnya.

​Fokus Hulu: Edukasi, Rehabilitasi, lan Kesejahteraan

​Lebih lanjut, Fraksi PDIP mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pergeseran paradigma dalam penanganan narkoba. Pemprov Jatim diminta memperbesar alokasi investasi sosial pada program pencegahan (P4GN) dari sisi hulu, seperti edukasi berbasis sekolah dan komunitas, penyediaan fasilitas rehabilitasi terjangkau bagi korban penyalahgunaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah rawan.

​Pemberdayaan ekonomi dianggap vital agar masyarakat pesisir atau wilayah rawan tidak dengan mudah tergiur menjadi bagian dari rantai kurir atau pelindung jaringan bandar karena tuntutan perut.

​"Jangan biarkan generasi muda Jawa Timur kehilangan masa depan. Kita harus menyerang persoalan ini dari hulunya, yakni ketahanan keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat," tutur Andy.

​Andy memastikan Fraksi PDIP DPRD Jatim siap mengawal penganggaran P4GN dalam APBD Jatim agar alokasinya lebih memadai untuk program edukasi publik dan rehabilitasi sosial, bukan sekadar seremonial.

​"Perang melawan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan. Kita harus memastikan tidak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban, dan itu membutuhkan aksi nyata serta komitmen bersama seluruh elemen bangsa," pungkasnya. (*)