Wabup Sleman dan Menko IPK Tanam Pohon di Tol Prambanan–Purwomartani, Jaga Ekosistem dan Estetika

Wakil Bupati Sleman (Wabup Sleman) Danang Maharsa bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanam pohon trembesi di koridor hijau ruas Tol Prambanan–Purwomartani, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program nasional Ruang Terbuka Hijau dan Biru (RTHB). Program tersebut bertujuan memastikan pembangunan jalan tol tetap selaras dengan upaya menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan estetika lingkungan.

AHY menjelaskan, penanaman pohon di koridor hijau ini juga terintegrasi dengan gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberadaan pohon di sepanjang ruas tol memiliki peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan.

“Jika ruas jalan tol ditanami pohon dengan kemampuan menyerap CO2 yang baik, ini akan membantu menekan polusi sekaligus mengurangi ancaman ekologis yang kita hadapi,” ujar AHY.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus dibarengi kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kalau kita peduli pada generasi mendatang, langkah seperti ini harus dilakukan secara serius,” tegasnya.

Sementara itu, Wabup Sleman Danang Maharsa menyatakan dukungan penuh terhadap program penghijauan di ruas tol tersebut. Ia menilai program ini sejalan dengan kebijakan kompensasi penebangan pohon yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam kebijakan itu, Wabup Sleman mengatakan, setiap proyek pembangunan yang mengharuskan penebangan pohon di lahan publik wajib menggantinya dengan penanaman pohon di lokasi lain.

“Ruas tol ini merupakan yang terpanjang melintasi Sleman. Melalui program koridor hijau, area yang belum tertanami dapat dimanfaatkan sebagai pengganti ruang terbuka hijau yang terdampak pembangunan,” kata Danang.

SLEMAN - Wabup Sleman menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. (*)