TPA Jabon Terancam Penuh 7 Tahun Lagi, Pemkab Sidoarjo Perketat Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperketat upaya pengurangan kiriman sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo di Jabon. Setiap harinya, TPA tersebut menerima sekitar 534 ton sampah dari total produksi sampah Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 892 ton per hari.

Ironisnya, sebagian besar sampah yang masuk masih dalam kondisi tercampur. Tercatat 77,24 persen sampah belum terpilah dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan masih maraknya pembuangan sampah liar, yang mencapai sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen dari total sampah harian warga.

Jika tidak segera ditangani secara serius, daya tampung TPA Jabon diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 7 tahun ke depan sebelum mengalami kelebihan kapasitas.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Sidoarjo kini memperkuat penanganan sampah dari hulu hingga hilir, salah satunya melalui pemetaan dan penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) berbasis digital.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan seluruh elemen pemerintahan hingga masyarakat.

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi dengan Tim DLHK di Opsroom, Senin (8/5/2026).

Ia menegaskan seluruh kebijakan penanganan sampah akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, pembenahan harus segera dilakukan sebelum persoalan sampah semakin membesar.

“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Dashboard Digital Pantau TPS 3R hingga Retribusi

Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan penggunaan dashboard digital dalam sistem pengelolaan persampahan.

Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat pembayaran retribusi masyarakat.

“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta Kominfo membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.

Selain itu, Pemkab juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap TPS 3R untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Hasilnya akan menjadi dasar penganggaran guna meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sekitar Rp18,14 miliar untuk penguatan TPS 3R.

Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang sudah berjalan baik. Sementara Rp14,12 miliar digunakan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang, melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.

Berdasarkan evaluasi DLHK, dari total 210 TPS 3R di Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R tidak aktif. Padahal, TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini baru melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga.

CCTV hingga Sanksi Disiapkan untuk Tekan Pembuangan Liar

Di sisi lain, Pemkab juga menyoroti masih tingginya praktik pembuangan sampah liar. Untuk itu, pemerintah desa diminta memperkuat pengawasan di lapangan.

Subandi mengusulkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan serta penerapan sanksi bagi pelanggar.

“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” tegasnya.

Melalui penguatan TPS 3R, digitalisasi sistem, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penegakan aturan di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu menghindari krisis sampah di masa depan.

“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” pungkas Subandi. (*)