Tim KLHK Pasang Patok Tapal Batas Program Reforma Agraria di Banyuwangi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Masyarakat penerima program Reforma Agraria tahap pertama di Banyuwangi, Jawa Timur, patut berbahagia. Karena Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tim KLHK) mulai melakukan pemasangan patok tapal batas di sejumlah desa lokasi redistribusi lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Untuk diketahui, di Banyuwangi, program Reforma Agraria diikuti 32 desa dari 12 kecamatan. Meliputi Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Glenmore, Kalibaru, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung dan Tegalsari. Namun untuk pelepasan tahap pertama, yang terdaftar masih 17 desa saja.

Desa yang menjadi jujugan awal pemasangan patok tapal batas meliputi Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo. Desa temuguruh dan Jambewangi, Kecamatan Sempu. Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore. Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru. Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung. Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran. Serta Desa Kendalrejo dan Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

“Untuk pemasangan patok tapal batas di 7 desa lain yang masuk pelepasan tahap pertama, langsung dilakukan serentak,” ucap anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (Tim GTRA) Banyuwangi Rudi Hartono Latif, Kamis (3/8/2023).

Pemasangat patok ini merupakan tindak lanjutn Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.485/ Menlhk/ Setjen/Pla.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, tertanggal 19 Mei 2023. Disitu dijabarkan bahwa kawasan hutan produksi di Banyuwangi, seluas 696,80 hektare.

Rudi menjelaskan, terealisasinya pelepasan kawasan hutan di Bumi Blambangan, tidak lepas dari pengawalan ekstra dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Handoko. Dia adalah putra daerah Banyuwangi, asli kelahiran Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

“Kita masyarakat Banyuwangi, layak berterima kasih pada Handoko. Karena keberhasilan ini salah satunya ya berkat pengawalan ekstra dia,” kata Rudi.

Apalagi berkat campur tangan Handoko pula, pembiayaan seluruh proses pelepasan Tanah Objek Reforma Agraria ditanggung pemerintah pusat melalui APBN. Dan istimewanya, ini hanya di Banyuwangi dan Kota Batu yang tahun ini bisa dilaksanakan.

“Seluruh proses administrasi pelepasan kawasan hutan, pengadaan hingga pemasangan patok tapal batas, tidak memungut biaya kepada masyarakat alias gratis,” bebernya.

Untuk itu, selaku Tim GTRA Banyuwangi, Rudi mengimbau agar tak ada lagi oknum atau pihak tertentu yang memanfaatkan program redistribusi lahan TORA ini untuk kepentigan mencari keuntungan pribadi. Salah satunya dengan melakukan pungutan liar kepada masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah, Tenaga Ahli KSP, Handoko menjelaskan bahwa KSP memiliki tugas utama memastikan seluruh agenda prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin berjalan dengan baik serta sukses. Diantara program dimaksud adalah Reforma Agraria yang salah satu bentuknya adalah redistribusi lahan TORA.

“Wilayah Banyuwangi, terdapat area-area yang tersebar di 32 desa, yang selama ini berstatus sebagai wilayah hutan, dengan perkiraan jumlah KK mencapai 32 ribu KK,” katanya.

Persoalan ini, lanjut Handoko, telah berlangsung sangat lama. Sejak desa-desa itu berdiri dan tidak kunjung mendapatkan solusi. Namun sesuai arahan Presiden Jokowi, KSP terus mencari solusi dan membuat inovasi untuk memecahkan permasalahan.

“Dan Alhamdulillah pada tanggal 19 Mei 2023 telah diterbitkan SK dari Menteri LHK tentang persetujan pelepasan kawasan hutan,” ujarnya.

Saya sebagai putra daerah Banyuwangi, Handoko mengaku sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Tim GTRA Banyuwangi dan seluruh stakeholder yang turut berkontribusi, sehingga program Reforma Agraria mendapatkan kemajuan yang signifikan.

“Hari ini proses terus berjalan, pemasangan patok batas sedang dilaksanakan dan akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder untuk terus berkontribusi sehingga program ini berjalan sampai tuntas,” tandas Handoko. (*)